Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia belum mencapai kesepakatan mengenai harga ekspor listrik lintas negara dalam proyek ASEAN Power Grid (APG) karena menuntut skema komersial adil dan menguntungkan kedua belah pihak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan meskipun Indonesia terbuka untuk membantu kebutuhan energi kawasan, proses negosiasi tidak boleh diwarnai aksi penekanan terhadap posisi Indonesia.
Pernyataan tegas dia sampaikan dalam agenda MKI Electricity Connect 2026, Selasa (22/9). Menurutnya, kerja sama ketahanan energi kawasan harus dibangun atas dasar kesetaraan dan etika saling menghormati, bukan sekadar menguntungkan pihak pembeli.
"Kita tidak apa-apa ekspor listrik, karena kita harus membantu. Tapi harganya jangan mau kamu saja, enggak boleh. Harganya harus win-win," ujar Bahlil yang disiarkan secara virtual.
Bahlil meminta negara-negara tetangga tidak menggunakan taktik penekanan dalam pembahasan harga.
"Kita ingin berkawan kepada semua orang, tapi perkawanan harus dimaknai sebagai bentuk etiket baik dengan saling menghargai. Jangan coba-coba menekan negara kami," katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan diplomatis yang santun demi menjaga hubungan baik antarnegara anggota ASEAN selama proses negosiasi berlangsung.
""Saya sebagai orang Timur sangat menghargai hubungan kekeluargaan, tapi jangan membuat ketersinggungan bersama keluarga," ujarnya menyinggung negara-negara tetangga.
Dalam pengembangan kerangka kerja ASEAN Power Grid (APG), Indonesia menempati posisi tawar strategis berkat besarnya potensi sumber energi, termasuk energi baru dan terbarukan (EBT). Proyek interkoneksi ini ditujukan memperkuat ketahanan energi kawasan, meningkatkan pemanfaatan EBT, serta memfasilitasi perdagangan listrik lintas batas.
Komunikasi bilateral untuk merealisasikan konektivitas ini terus berjalan. Bahlil mengungkapkan Menteri Energi Malaysia telah berdiskusi langsung dengannya demi menindaklanjuti komitmen tingkat tinggi ASEAN.
"Kemarin Menteri Energi dari negara Malaysia juga sudah bicara sama saya untuk bagaimana power grid ASEAN bisa kita lakukan dan itu salah satu komitmen kita di KTT ASEAN di Manila," kata Bahlil.
Meski memiliki urgensi strategis, implementasi perdagangan listrik multilateral ASEAN masih dihadapkan pada sejumlah tantangan teknis dan regulasi. Negara-negara anggota saat ini masih menggodok harmonisasi standar teknis, aturan perdagangan listrik lintas batas, hingga skema pembiayaan infrastruktur interkoneksi jaringan.
Bagi Indonesia, aspek komersial tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah terus bernegosiasi agar penetapan harga ekspor-impor listrik dapat memberikan manfaat ekonomi seimbang dan tidak merugikan kepentingan nasional.