Jakarta, FORTUNE - Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong memberikan respons atas kebijakan Indonesia yang menerapkan kebijakan ekspor satu pintu sejumlah komoditas melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia mengatakan, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda tergantung prioritasnya.
“Mengenai kebijakan ekspor dari masing-masing negara saya pikir situasi dan lingkungannya berbeda. Setiap negara memiliki perhatian dan prioritasnya masing-masing,” ujarnya dalam konferensi pers The 16th Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting, dilansir secara daring, Selasa (9/6).
Ke depannya, pihaknya akan bekerja sama dengan para pelaku bisnis agar kerja sama dengan Indonesia tetap berjalan baik. Dengan demikian, harapannya aktivitas ekspor baik dari Singapura ke Indonesia atau sebaliknya terus berjalan dengan lancar.
“Dan itulah salah satu alasan mengapa kami telah membahas penguatan ketahanan rantai pasok antara Singapura dan Indonesia,” katanya.
Sementara itu, dalam agenda The 16th Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting, Gan mengatakan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura memiliki makna baru yang lebih penting. Investasi Singapura di Indonesia terus kuat pada tahun 2025 dengan sekitar US$17,4 miliar dalam bentuk FDI.
“Singapura tetap berkomitmen untuk menjadi mitra yang berharga dan dapat diandalkan bagi Indonesia. Selama diskusi, kami sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam ketahanan rantai pasokan,” katanya.
Indonesia dan Singapura juga memperkuat kerja sama ekonomi bilateral di sejumlah sektor strategis. Salah satunya adalah kedua negara akan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Di sektor industri, Kendal Industrial Park (KIP) akan diperluas 1.000 hektare pada fase kedua pengembangannya. Pada bidang ekonomi hijau, terdapat proyek tenaga surya dengan kapasitas berkapasitas 200 MW.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy) saat pidato di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026. PT DSI pun ditunjuk sebagai pemain tunggal untuk menangani ekspor ini.
Mulai 1 Juni 2026, proses dokumentasi ekspor sudah diurus satu pintu melalui Danantara.
Tujuan dari pembentukan badan tersebut adalah untuk menghapus berbagai praktik kecurangan dalam ekspor dan impor, seperti kurang bayar (underinvoicing), transfer pricing, dan transaksi yang tidak tercatat yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.