Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Skema Beasiswa LPDP Jakarta untuk S2 dan S3, Mulai 2027
ilustrasi lulus kuliah (pexels.com/George Pak)

  • Pemprov DKI Jakarta menyiapkan LPDP Jakarta untuk studi S2 dan S3, berdasarkan Pergub Nomor 20 Tahun 2026, dengan pelaksanaan ditargetkan mulai 2027.
  • Program memprioritaskan warga Jakarta berprestasi dari keluarga kurang mampu; penerima wajib berkontribusi bagi pembangunan Jakarta minimal dua kali masa studi setelah lulus.
  • Tahap awal menargetkan 50–75 mahasiswa ke luar negeri dengan anggaran Rp100 miliar; seleksi melibatkan LPDP Pusat dan pendaftaran direncanakan September 2027.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta untuk jenjang S2 dan S3. Beasiswa ini akan mulai dijalankan pada 2027.

Program beasiswa tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Pak Gubernur baru saja menandatangani Pergub 20/2026. Ini Pergub yang mengatur pembentukan 'LPDP Jakarta'. Beasiswa untuk yang berprestasi, agar bisa melanjutkan kuliah hingga S-2 dan S-3, di kampus terbaik di dunia,” tulis Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta Yustinus Prastowo melalui akun X miliknya, Senin (14/9).

Skema beasiswa LPDP Jakarta

LPDP Jakarta ditujukan bagi pelajar yang ingin melanjutkan jenjang magister (S2) dan doktor (S3). Berbeda dengan LPDP Pusat, program ini memberikan kesempatan khusus bagi warga Jakarta.

Masa pembiayaan paling lama dua tahun untuk S2 dan S3 selama lima tahun. Setelah masa studi selesai, penerima beasiswa wajib berkontribusi dalam pembangunan Jakarta minimal selama dua kali masa studi.

Penerima beasiswa yang diprioritaskan

Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan warga berprestasi dari keluarga kurang mampu sebagai penerima beasiswa LPDP Jakarta. Pramono Anung mengatakan kondisi ekonomi dan prestasi akademik menjadi pertimbangan utama.

“Walaupun orang yang diberangkatkan kami akan lebih mengutamakan masyarakat Jakarta dari keluarga yang tidak mampu, tetapi mempunyai kemampuan akademik yang baik,” kata Pramono.

Dengan kriteria tersebut, program beasiswa LPDP Jakarta diarahkan untuk membuka akses pendidikan bagi warga yang memiliki kemampuan akademik, tetapi terkendala secara ekonomi.

Kuota awal dan anggaran beasiswa LPDP Jakarta

Pada tahap awal, beasiswa LPDP Jakarta ditargetkan diberikan kepada 50–75 penerima untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk membiayai program tersebut.

“Memang di tahap awal ini, kami baru bisa memberangkatkan kurang lebih 50 sampai 75 mahasiswa yang akan sekolah di luar negeri,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, kebutuhan biaya untuk satu penerima diperkirakan sekitar Rp2 miliar berdasarkan pembahasan dengan LPDP pusat.

“Jumlahnya Rp100 miliar. Berdasarkan hasil diskusi dengan LPDP Pusat, satu anak itu kebutuhannya kurang lebih Rp2 miliar sebenarnya. Jadi, nanti yang rencana akan kita berangkatkan itu antara 50 sampai dengan 75 anak,” katanya.

Jumlah penerima pada tahap awal juga mempertimbangkan alokasi anggaran untuk program prioritas Pemprov DKI lainnya. Salah satunya adalah revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan di Jakarta.

Jurusan menyesuaikan dengan kebutuhan Jakarta

Program studi yang akan dibiayai lewat program bantuan pendidikan diarahkan akan relevan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) Jakarta. 

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki menyebut pihaknya telah meminta Pemprov Jakarta memetakan bidang-bidang yang dibutuhkan. Langkah ini ditujukan agar penerima beasiswa dapat mengambil jurusan yang sesuai.

“Kan sayang kalau merek LPDP di luar negeri ambil jurusan yang tidak terlalu kita butuhkan. Maka kita minta ke Pemda untuk dicek dulu kira-kira kita kebutuhannya apa. Kalau dokter spesialis, maka itu kemudian yang jadi prioritas,” jelas Subki.

Dengan demikian, bidang studi prioritas nantinya disesuaikan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja dan pembangunan di Jakarta.

Kerja sama Pemprov DKI Jakarta dan LPDP Pusat

Program LPDP Jakarta merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan LPDP Pusat. Keterlibatan LPDP Pusat diperlukan guna memastikan proses seleksi berjalan secara profesional dan mencegah praktik titip-menitip.

“Supaya ini tidak menjadi tempat untuk orang berebut menitipkan LPDP Jakarta, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat untuk proses penentuannya,” ujar Pramono.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta masih terus berkoordinasi untuk mematangkan skema beasiswa LPDP Jakarta dengan LPDP Pusat.

Pendaftaran akan dibuka pada September 2027

Program LPDP Jakarta ditargetkan mulai berjalan pada 2027, dengan pendaftaran direncanakan dibuka pada September 2027. Namun, jadwal tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah.

“September, tapi enggak tahu ya sudah mulai belum,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki saat menjelaskan rencana pembukaan pendaftaran.

Pemprov DKI Jakarta juga belum mengumumkan persyaratan, program studi prioritas, maupun daftar perguruan tinggi tujuan. Informasi lebih lengkap akan tersedia setelah pemerintah menerbitkan petunjuk teknis dan pengumuman resmi program LPDP Jakarta.

FAQ seputar skema beasiswa LPDP Jakarta

Apakah LPDP Jakarta sama dengan LPDP Pusat?

Tidak. LPDP Jakarta berbeda dengan LPDP Pusat meski keduanya memiliki skema dan standar pendidikan yang mirip.

Siapa saja yang boleh mendaftar LPDP Jakarta?

Beasiswa LPDP Jakarta ditujukan bagi warga DKI Jakarta dan berasal dari keluarga kurang mampu dengan kemampuan akademik baik.

Apakah bebas memilih jurusan atau program studi?

Tidak sepenuhnya bebas. Pilihan jurusan akan diarahkan sesuai kebutuhan kebutuhan pembangunan dan SDM Kota Jakarta.

Beasiswa LDP membiayai apa saja?

Program bantuan pendidikan tersebut akan membiayai seluruh komponen utama studi mencakup biaya pendidikan dan biaya pendukung.

Editorial Team

Related Article