Sri Mulyani Lantik Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Baru, Resmi!
- Sri Mulyani lantik Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Letnan Jenderal (Purn.) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai.
- Bimo Wijayanto memiliki pengalaman di bidang kebijakan fiskal, sementara Djaka Budi Utama berasal dari latar belakang militer.
- Sri Mulyani menekankan pentingnya integritas dan kredibilitas dalam menjalankan tugas di Kemenkeu.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani lantik Dirjen Pajak dan Bea cukai . Pelantikan berlansung di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (23/5).
Pelantikan tersebut menetapkan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Ia menggantikan Suryo Utomo. Pejabat yang dilantik juga adalah Letnan Jenderal (Purn.) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ia menggantikan Askolani.
Posisi Dirjen Pajak maupun Bea Cukai merupakan jabatan strategis yang berperan langsung dalam pengumpulan penerimaan negara. Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga melantik 20 pejabat eselon I lainnya. Sehingga, total terdapat 22 pejabat tinggi yang diangkat.
"Hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, saya resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan Kementerian Keuangan," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya.
Latar belakang Bimo Wijayanto dan Djaka Budi Utama
Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak menarik perhatian publik. Hal ini mengingat latar belakang dan rekam jejaknya yang kuat di bidang kebijakan fiskal.
Sebelum diangkat, Bimo menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Ia juga pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP).
Di kalangan internal Kemenkeu, Bimo dikenal sebagai analis senior yang turut menggagas berdirinya Center for Tax Analysis (CTA).
Di sisi lain, Djaka Budi Utama yang kini memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berasal dari latar belakang militer. Sebelum diangkat, ia menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).
Pelantikan keduanya menandai kepemimpinan baru dalam dua direktorat yang bertanggung jawab langsung atas penerimaan negara melalui pajak dan bea cukai. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Kemenkeu dalam menghadapi tantangan fiskal nasional.
Daftar pejabat eselon I Kemenkeu yang dilantik
Selain Dirjen Pajak dan Bea Cukai, berikut daftar lengkap pejabat eselon I yang dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Heru Pambudi – Sekretaris Jenderal
Febrio Nathan Kacaribu – Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal
Luky Alfirman – Dirjen Anggaran
Bimo Wijayanto – Dirjen Pajak
Djaka Budi Utama – Dirjen Bea dan Cukai
Astera Primanto Bhakti – Dirjen Perbendaharaan
Rionald Silaban – Dirjen Kekayaan Negara
Askolani – Dirjen Perimbangan Keuangan
Suminto – Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Masyita Cristalline – Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
Awan Nurmawan Nuh – Inspektur Jenderal
Suryo Utomo – Kepala Badan Informasi, Komunikasi, dan Intelijen Keuangan
Andin Hadiyanto – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Iwan Djuniardi – Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
Yon Arsal – Staf Ahli bidang Kepatuhan Pajak
Nufransa Wira Sakti – Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak
Dwi Teguh Wibowo – Staf Ahli bidang Penerimaan Negara
Mochamad Agus Rofiudin – Staf Ahli bidang PNBP
Sudarto – Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara
Parjiono – Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
Arief Wibisono – Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal
Rina Widiyani Wahyuningdyah – Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan
Pesan Sri Mulyani
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menekankan pentingnya integritas dan kredibilitas dalam menjalankan tugas di Kementerian Keuangan. Ia mengingatkan pejabat yang dilantik bukan hanya menempati posisi, melainkan memikul tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan negara yang berasal dari rakyat.
"Tugas penting di pundak saudara-saudara adalah melayani bangsa dan mengelola keuangan negara secara kredibel, andal, dan terpercaya. Tugas ini tidak mudah, karena tantangan ke depan akan semakin dinamis, kompleks, dan bahkan berat," tegasnya.
Sri Mulyani juga menyebut Kemenkeu sebagai dana raksa, enjaga dan pengelola keuangan publik. Artinya, lembaga ini menjadi tumpuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Setiap langkah, kebijakan, dan keputusan yang diambil Kemenkeu harus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas.
"Tidak ada negara yang bisa maju dan memakmurkan rakyatnya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik. Maka dari itu, peran kementerian ini sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita bangsa," tutupnya.
Dengan dilantiknya Dirjen Pajak dan Bea Cukai baru, Kemenkeu diharapkan mampu memperkuat institusi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengelola keuangan negara secara transparan dan berkelanjutan.
