Jakarta, FORTUNE — Pemerintah menyiapkan deretan langkah strategis guna memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional secara berkelanjutan. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan pemerintah mematok target kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar 7 gigawatt (GW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 GW.
Target pengembangan PLTN sebesar 7 GW tersebut telah resmi dimasukkan ke dalam pemetaan rencana induk energi nasional berdasarkan konfirmasi dari Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Darmawan Prasodjo.
Pengembangan energi nuklir serta kelanjutan program biofuel dirancang sebagai mitigasi risiko terhadap potensi gangguan pasokan energi global akibat gejolak geopolitik, seperti dinamika politik di Timur Tengah. Ketergantungan pada impor energi dinilai dapat meningkatkan kerentanan perekonomian nasional.
"Kita semua menyadari betapa rentannya perekonomian suatu negara apabila terlalu bergantung pada sumber energi luar negeri, terlebih dari kawasan dengan situasi politik yang tidak stabil. Oleh sebab itu, pemerintah terus melanjutkan program biofuel," ujar Hashim dalam International Sustainability Forum di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (6/10).
Selain nuklir dan biofuel, transisi energi hijau dipercepat melalui target kapasitas terpasang PLTS sebesar 100 GW. Proyek surya berskala besar ini membuka peluang investasi luas, dengan pihak PLN menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi bersama para calon pengembang.
Pada sektor ketahanan pangan, pemerintah mengumumkan capaian swasembada beras yang terealisasi tiga tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini, cadangan beras pemerintah telah menembus 5,3 juta ton dan terus bertambah. Kapasitas gudang pemerintah bahkan telah terisi penuh sehingga penampungan stok turut memanfaatkan gudang milik swasta. Hashim menyebut keberhasilan ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia setelah kurun waktu 42 tahun.
"Ini adalah kali pertama Indonesia kembali mencapai swasembada beras dalam kurun waktu 42 tahun terakhir. Ini merupakan salah satu pencapaian besar kita. Maka dari itu, ketika ada yang menyebut Indonesia Gelap, jawabannya adalah tidak, Indonesia Terang. Kita berhasil melampaui target tiga tahun lebih cepat," kata Hashim.
Guna menjaga kesinambungan produksi pangan, pemerintah menetapkan program food estate seluas 2 juta hektare. Pengembangan kawasan pangan di Papua tersebut dipastikan tidak mengalihfungsikan kawasan hutan.
Langkah pendukung di tingkat produsen juga digulirkan melalui penurunan harga pupuk sebesar 20 persen serta kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras sebesar 50 persen, dari Rp4.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, demi meningkatkan kesejahteraan petani.