Toba Pulp Lestari (INRU) Bantah Dituduh Jadi Penyebab Banjir Sumatra

Jakarta, FORTUNE - Emiten produsen kertas, PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) membantah tuduhan bahwa kegiatan operasionalnya menjadi penyebab bencana ekologi di Sumatra Utara.

Direktur/Corporate Secretary INRU, Anwar Lawden mengatakan bahwa seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah, dengan sistem tanam panen yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (1/12).

Ia pun mengatakan, seluruh kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan terdokumentasi. Pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik, bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku

"Dari total areal 167.912 Ha, perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya (48.000 ha) dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi," katanya.

Sementara itu, kegiatan peremajaan pabrik pada tahun 2018 dilakukan dengan fokus pada efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan secara signifikan melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, pada 2022 hingga 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan audit. Hasil audit menunjukkan, INRU telah mematuhi seluruh regulasi serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial.

Sejalan dengan itu, perusahaan yang beroperasi di Sumatra Utara ini mengklaim telah menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, yang mana jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama satu bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal.

"Selama lebih dari 30 tahun beroperasi INRU terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil," ujar Anwar.

Sementara, terkait isu penutupan usaha yang direkomendasikan oleh gubernur Sumatera Utara, Anwar menjelaskan bahwa hal itu dilakukan setelah adanya adanya aksi unjuk rasa oleh Sekretariat Bersama Gerakan Ekumenis (Keadilan Ekologi Sumatera Utara) pada tanggal 10 November 2025 yang dipimpin oleh Pastor W. Sitanggang (JPIC Kapusin), Pdt Amin Amir Zaitun Sihite (HKBP), Delima Silalahi, dan Jhontoni Tarihoran (AMAN).

Kendati demikian Toba Pulp mengaku belum menerima salinan rekomendasi karena masih berupa rencana yang akan disusun setelah gibernur setempat menyelesaikan proses evaluasi operasiona di sejumlah kabupaten tempat perusahaan ini beroperasi.

"Hingga saat ini perseroan belum mengetahui ruang lingkup maupun substansi dari rencana rekomendasi dimaksud. Toba Pulp telah mengirim surat untuk melakukan audiensi kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menjelaskan posisi kami," jelasnya.

Anwar mengatakan, pihaknya menghormati penyampaian aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang akurat dan dapat diverifikasi.