APBN Dibayangi Defisit, INDEF Sarankan Anggaran MBG Direalokasi

Jakarta, FORTUNE - Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai berpotensi meningkat seiring pelemahan nilai tukar rupiah dan risiko lonjakan harga minyak dunia. Kondisi tersebut dikhawatirkan memperlebar defisit anggaran, sehingga pemerintah didorong untuk menata ulang struktur belanja negara, termasuk mempertimbangkan realokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan, mengatakan tekanan terhadap rupiah belakangan ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang masih berat.

Menurut dia, pasar keuangan domestik yang relatif dangkal membuat pergerakan modal asing sangat sensitif terhadap sentimen global. Ketika terjadi tekanan, investor cenderung melepas rupiah dan beralih ke aset yang dianggap lebih aman seperti emas.

Ia mencontohkan nilai tukar rupiah yang sempat diperdagangkan di kisaran Rp17.043 per dolar AS oleh pelaku pasar luar negeri. Level tersebut dinilai sudah mendekati ambang psikologis yang perlu diwaspadai oleh Bank Indonesia.

“Jika rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS, itu sudah menjadi warning karena jaraknya cukup jauh dari asumsi makro ekonomi pemerintah,” kata dia saat dia saat Diskusi Publik “Ekonomi Lebaran di Tengah Gejolak Perang,” yang disiarkan secara virtual, Senin (9/3).

Pelemahan rupiah juga berpotensi memperbesar beban impor energi. Indonesia masih mengalami defisit minyak yang diperkirakan mencapai sekitar US$1 juta per hari.

Ketika nilai tukar melemah dan harga minyak global naik, beban subsidi energi berpotensi meningkat dan menekan fiskal negara. Jika ruang fiskal terbatas, pemerintah bisa terdorong menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Abdul Manap, dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga kelas menengah hingga dunia usaha.

“Kenaikan BBM itu transmisinya sangat kuat. Dampaknya bisa ke sektor moneter, perbankan, hingga sektor riil,” katanya.

Efek berantai tersebut juga akan meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi.

Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, Abdul Manap menyarankan pemerintah melakukan restrukturisasi fiskal dengan meninjau ulang sejumlah pos belanja besar dalam APBN, salah satunya anggaran program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah memiliki alokasi anggaran sangat besar pada 2026.  Anggaran MBG 2026 dirancang mencapai Rp335 triliun.

Menurut dia, pemerintah perlu mengevaluasi apakah besaran anggaran tersebut perlu dialokasikan penuh sejak awal atau dapat disesuaikan untuk memberi ruang fiskal menghadapi risiko kenaikan harga minyak.

“Anggaran MBG perlu dilihat kembali apakah memang harus sebesar itu atau bisa dikurangi sementara agar ada ruang untuk subsidi energi,” ujarnya.

Ia menilai realokasi sebagian anggaran MBG ke subsidi energi dapat menjadi langkah antisipatif apabila terjadi guncangan harga minyak dunia.

Dalam pengelolaan fiskal, pemerintah sebenarnya memiliki batasan hukum terkait defisit anggaran. Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN tidak boleh melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk APBN 2026, pemerintah menargetkan defisit sekitar 2,68 persen dari PDB atau sekitar Rp689 triliun, sehingga masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan undang-undang.

Abdul Manap menilai tekanan terhadap fiskal perlu diantisipasi sejak awal agar tidak berujung pada kebijakan yang berdampak luas bagi perekonomian.

Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM dapat menekan konsumsi rumah tangga, meningkatkan biaya produksi, dan menghambat aktivitas ekonomi nasional.

Jika tekanan tersebut terjadi, target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4 persen tahun ini berpotensi sulit tercapai.

Selain persoalan harga, ia juga menyoroti potensi gangguan pasokan energi. Menurutnya, kelangkaan BBM dapat menjadi masalah serius bagi masyarakat, terutama dalam aktivitas transportasi dan distribusi barang.

“Kalau hanya harganya tinggi tetapi barangnya ada, masyarakat tetap membeli. Yang jadi masalah kalau barangnya langka dan harganya juga tinggi,” ujarnya.