Usulan Biaya Haji 2026 Rp54,9 Juta Bakal Dibahas Panja DPR–Pemerintah
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengajukan usulan awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp88,4 juta per jemaah. Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung langsung oleh jemaah diusulkan sebesar Rp54,9 juta, atau sekitar 62 persen dari total BPIH.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa angka tersebut disusun dengan memperhitungkan komponen utama seperti biaya penerbangan pulang-pergi sekitar Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah Rp3,87 juta, serta uang saku hidup jemaah sebesar Rp3,3 juta.
Menurut Dahnil, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS dan Rp4.400 per riyal Saudi dalam menghitung besaran biaya haji 2026. “Komposisi dasar dalam menyusun rancangan besar BPIH kami menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada beberapa waktu terakhir cukup fluktuatif, oleh karenanya kami menetapkan asumsi kurs tersebut,” ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).
Melansir IDN Times, selain membahas struktur biaya, pemerintah juga memastikan kuota haji 2026 mencapai 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 haji khusus. Meski angka usulan sudah diajukan, Dahnil menegaskan bahwa BPIH 2026 masih bersifat sementara dan akan dibahas lebih lanjut dalam panitia kerja (Panja) gabungan antara pemerintah dan Komisi VIII DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk menelaah kembali setiap komponen biaya, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
“Dan (Komisi VIII) DPR tadi, sebagian besar bersepakat terkait dengan upaya kita menyisir satu per satu komponen biaya haji yang bisa diturunkan,” kata Dahnil usai rapat kerja tersebut.
Ia menambahkan, proses pembahasan akan dilakukan secara kolaboratif. “Karena ini kan kerja bareng, kalau terkait dengan BPIH kan harus bareng-bareng kan DPR, berapa yang akan turun itu nanti bersama-sama dengan DPR,” ujarnya.
Terkait tenggat waktu, Dahnil menyampaikan harapannya agar pembahasan biaya haji bisa rampung pada awal November 2025, sehingga pemerintah memiliki waktu cukup untuk melakukan finalisasi teknis dan sosialisasi kepada calon jemaah. “Jadi kalau kami sih berharap apa, awal November ini sudah bisa tuntas,” ungkapnya.
Ia optimistis bahwa proses ini tak akan berlangsung lama karena pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi biaya. “Saya yakin akan bisa lebih cepat, karena DPR punya komitmen yang sama, yaitu komitmen yang ingin transparan, ingin akuntabel, dan ingin mendorong dan mengurangi inefisiensi,” ujar Dahnil.
