Berita Bohong Meningkat Jelang Pemilu 2024, Facebook Mendominasi

27 Okt 2023, 17:00 WIB

Menkominfo yang baru Budi Arie Setiadi (tengah) didampingi Wamen Kominfo Nezar Patria (kanan) dan Sekjen Kominfo Mira Tayyiba (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (17/7). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Jakarta, FORTUNE - Menjelang Pemilhan Umum serentak 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengidentifikasi 101 isu hoaks atau berita bohong yang beredar mengenai Pemilu sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023.

"Sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers yang disiarkan virtual, Jumat (27/10).

Peningkatan signifikan dari bulan-bulan sebelumnya terjadi sejak Juli 2023.

Budi menegaskan Kementerian Kominfo bersiap merespons penyebaran hoaks terkait Pemilu yang belakangan meningkat penyebarannya.

"Penyebaran hoaks dan disinformasi meski beragam, dapat ditemukan di beragam media sosial. Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta,” ujarnya.

<h2><strong>Bahaya berita bohong</strong></h2>

Dia menyatakan peningkatan dalam peredaran berita bohong itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tapi berpotensi memecah belah bangsa.

"Sebagai salah satu bentuk information disorder, Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) antarwarga," ujarnya.

Budi juga menyinggung beberapa contoh hoaks terkait Pemilu yang beredar pada platform digital. Misalnya, disinformasi Prabowo Subianto gagal mencalonkan diri sebagai Presiden setelah MK mengabulkan batas usia; disinformasi Komisi Pemilihan Umum menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan.

"Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres, isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan Pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita," katanya.

<h2><strong>Manfaatkan AI untuk adu domba</strong></h2>

Sebelumnya, Budi Arie juga mengantisipasi adu domba dengan menggunakan video kecerdasan buatan hasil arficial intelegent (AI) di momen Pemilu 2024.

Penggunaan AI dalam masa kampanye Pemilu 2024 memang menjadi kekhawatiran berbagai pihak. Pasalnya, teknologi ini diprediksi dapat menyebabkan disinformasi.

"Kami sedang mengkaji etik untuk AI karena ini penting," ujar dia.

Budi mengatakan AI memiliki potensi kebermanfaatan yang sangat besar. Namun, teknologi ini juga memiliki potensi merusak yang sama besarnya.