MK Putuskan Sisa Kuota Tidak Boleh Hangus, Ada 6 Opsi Perlindungan

MK menilai pelanggan layanan prabayar maupun pascabayar berhak memperoleh perlindungan atas sisa kuota yang belum digunakan. Perlindungan tersebut dapat berupa akumulasi kuota (rollover), perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, atau skema lainnya.

Mahkamah juga menegaskan pelanggan tidak boleh dibebani biaya tambahan untuk menggunakan sisa kuotanya. Menurut MK, formula tarif dan skema layanan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan komersial, tetapi juga harus memberikan perlindungan yang wajar bagi pelanggan.

Meski demikian, putusan tersebut tidak berarti seluruh paket data harus berlaku tanpa batas waktu. Operator masih dapat menawarkan beragam skema layanan, termasuk paket dengan atau tanpa fitur rollover, selama pelanggan memperoleh pilihan yang jelas dan tidak dirugikan.

Ada enam opsi perlindungan yang dapat ditawarkan oleh operator, yaitu:

1. Akumulasi atau rollover kuota

2. Perpanjangan masa aktif

3. Pengalihan manfaat

4. Kompensasi

5. Pengembalian dana (refund)

6. Bentuk perlindungan lainnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik sekaligus menghormati putusan MK mengenai perlindungan sisa kuota internet. Putusan tersebut mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan putusan MK akan dipelajari secara komprehensif sebagai dasar untuk menyesuaikan kebijakan yang berlaku.

“Kami menyambut baik putusan MK. Hari ini, kami telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK,” ungkap Meutya di Jakarta, Jumat (24/07).

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan putusan MK harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mengaudit tata kelola internet dan menyiapkan mekanisme restitusi bagi konsumen.

Ia menilai sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi bagi pelanggan internet, sehingga wajib memperoleh perlindungan.

“Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kuota hangus dibolehkan, tetapi berapa besar nilai ekonomi milik masyarakat yang selama bertahun-tahun hilang tanpa pilihan, tanpa kompensasi, dan tanpa pernah diaudit secara terbuka," kata Iskandar.

Pihak IAW menilai putusan MK tersebut mengubah cara pandang terhadap kuota internet. Kepentingan komersial perusahaan tidak lagi bisa dijadikan sebagai landasan utama untuk menghapus manfaat ekonomi yang sudah dibayar pelanggan.

Iskandar berharap putusan MK mengenai sisa kuota tidak boleh hangus menjadi awal untuk membuka data historis kerugian pelanggan demi menentukan skema restitusi kolektif yang adil.