Pemanfaatan Data QRIS Bisa Untuk Credit Scoring & Perpajakan

Jakarta, FORTUNE – Sistem pembayaran melalui QRIS masih menjadi primadona masyarakat untuk bertransaksi keuangan. Bahkan, pengguna QRIS telah mencapai 58 juta konsumen dan 41 juta merchant, di mana 93,16 persen diantaranya merupakan pelaku UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan data QRIS dapat digunakan lebih luas seperti penentuan skor kelayakan kredit atau credit scoring hingga sistem perpajakan.

Research Director  Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Gundy Cahyadi menjelaskan, digitalisasi ini menunjukkan potensi sebagai salah satu sektor unggulan baru dalam transformasi perekonomian Indonesia. 

“QRIS menjadi salah satu pintu masuk dalam proses ini. Selain memperkuat literasi digital dan kebiasaan pembayaran nontunai, catatan transaksi QRIS dapat dimanfaatkan sebagai data alternative credit scoring untuk memperluas akses pembiayaan UMKM yang selama ini sulit dijangkau lembaga keuangan formal,” urai Gundy melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat (5/12).

Dalam kesempatan lain, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede juga sempat menyatakan bahwa QRIS cukup efektif menjadi dasar skoring atau penilaian kelayakan penyaluran kredit. Namun demikian, poin pelindungan konsumen juga harus menjadi konsen seluruh pihak pengguna data QRIS.

“Hal ini perlu sejalan dengan penguatan kerangka pelindungan konsumen yang sudah didorong OJK melalui berbagai ketentuan, pengawasan, dan sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar,” kata Josua.

Di sisi lain, Prasasti juga menilai keberhasilan QRIS mencerminkan pengaruh digitalisasi terhadap penguatan fondasi ekonomi Indonesia. Riset terbaru Prasasti menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mengefektifkan investasi menjadi dua kali lipat terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sebelumnya, riset Prasasti menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sektor ekonomi yang telah terdigitalisasi hanya 4,3, lebih rendah dari ICOR seluruh sektor nasional di level 6,6. ICOR adalah ukuran yang menunjukkan  seberapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (GDP). Semakin kecil ICOR, berarti investasi yang dikeluarkan lebih efisien dalam menghasilkan pertumbuhan. 

Lebih jauh, Prasasti menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar perkembangan e-commerce atau media sosial, melainkan pengungkit ekonomi lintas sektor yang harus terdistribusi merata di seluruh wilayah. Pemerintah telah menempatkan digitalisasi UMKM sebagai salah satu agenda prioritas, mengingat kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian nasional.