Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. (Dokumentasi Istimewa)
  • DJP mencatat restitusi pajak mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026.

  • Percepatan pencairan diprioritaskan bagi UMKM dan industri padat karya.

  • Seluruh permohonan tetap diaudit berdasarkan manajemen risiko sebelum pencairan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
31 Oktober 2026

DJP mencatat realisasi restitusi pajak mencapai Rp208,68 triliun.

hingga Oktober 2026

Restitusi pajak untuk UMKM mencapai Rp7,14 triliun kepada 125.375 wajib pajak.

September-Oktober 2026

Rata-rata restitusi yang dicairkan mencapai Rp604,91 miliar per bulan. Untuk industri padat karya, rata-rata pencairan mencapai Rp363,27 miliar per bulan.

November-Desember 2026

Sisa permohonan restitusi sebesar Rp418 miliar ditargetkan cair.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    DJP mencatat realisasi restitusi pajak mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026.
  • Who?
    DJP, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, UMKM, industri padat karya, dan wajib pajak pemohon.
  • Where?
    Dalam konferensi pers APBN KiTa; lokasi konferensi pers per saat ini masih belum diketahui.
  • When?
    Realisasi dicatat hingga 31 Oktober 2026, dengan percepatan pencairan pada September-Oktober 2026.
  • Why?
    Untuk mendukung likuiditas pelaku usaha, menjaga keberlangsungan produksi, serta menopang penyerapan tenaga kerja.
  • How?
    Percepatan dilakukan dengan tetap memproses seluruh permohonan restitusi melalui audit berdasarkan manajemen risiko.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

DJP mengembalikan uang pajak kepada banyak wajib pajak. Bimo Wijayanto bilang UMKM dan industri padat karya didahulukan. Sampai Oktober 2026, uang untuk UMKM sudah Rp7,14 triliun. Masih ada permohonan Rp418 miliar yang ditargetkan cair pada November-Desember 2026. Semua permohonan tetap diperiksa lewat audit.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Percepatan restitusi memberikan dukungan bagi UMKM dan industri padat karya melalui pencairan dana yang lebih cepat. Langkah ini juga diarahkan untuk menjaga likuiditas pelaku usaha, keberlangsungan produksi, dan penyerapan tenaga kerja, sementara proses audit tetap dijalankan untuk menjaga akuntabilitas serta integritas sistem perpajakan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pemerintah mengutamakan percepatan realisasi restitusi untuk UMKM dan industri padat karya.

"Sesuai dengan arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11).

Secara terperinci, Bimo menjealskan bahwa hingga Oktober 2026, restitusi pajak untuk UMKM telah mencapai Rp7,14 triliun kepada 125.375 wajib pajak.

Percepatan pencairan terlihat pada periode September-Oktober 2026. Rata-rata restitusi yang dicairkan mencapai Rp604,91 miliar per bulan, meningkat 86,5 persen dibandingkan rata-rata Mei-Agustus 2026 sebesar Rp324,33 miliar per bulan.

"Peningkatan pencairan 86,5 persen sejumlah Rp604,91 miliar per bulan, dibandingkan rata2 mei-agustus sebelumnya sebesar Rp324,33 miliar per bulan. Jadi hampir dobel," kata Bimo.

Sementara itu, realisasi restitusi untuk industri padat karya mencapai Rp4,9 triliun kepada 2.767 wajib pajak pemohon. Jumlah tersebut setara 92,1 persen dari total permohonan restitusi sektor industri padat karya.

Rata-rata pencairan restitusi untuk sektor ini selama September-Oktober mencapai Rp363,27 miliar per bulan, meningkat 55,8 persen dibandingkan rata-rata Mei-Agustus sebesar Rp233,21 miliar per bulan. Pemerintah masih memiliki sisa permohonan restitusi sebesar Rp418 miliar yang ditargetkan cair pada November-Desember 2026.

Percepatan restitusi tersebut dilakukan untuk mendukung likuiditas pelaku usaha, menjaga keberlangsungan produksi, serta menopang penyerapan tenaga kerja.

Meski mempercepat pencairan, DJP memastikan seluruh permohonan restitusi tetap melalui proses audit berdasarkan manajemen risiko. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan. "Mudah-mudahan dengan percepatan ini pelaku usaha bisa terdukung kegiatan-kegiatan ekonominya," kata Bimo.

Editorial Team

Related Article

Trending in Tech

See More