Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Capai Rp214 T Dalam Tiga Hari

Sementara, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Guwmiwang Kartasasmita, mengungkapkan penyelenggaraan Business Matching ini mendapat antusiasme yang sangat tinggi dari berbagai pihak. T

erdapat 15 K/L yang jadi kontributor terbesar pada komitmen belanja serta 978 produsen PDN yang terdiri dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Semula, komitmen belanja dari kegiatan ini ditargetkan mencapai Rp100 triliun, dan sudah terlewati kemarin sore (23/3), kemudian masih terus bertambah hingga hari ini telah melampaui Rp200 triliun,” kata Menteri Agus.

Agus mengatakan, program ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi PDN yang belum mendapatkan pasar dari K/L, BUMN, maupun pemerintah daerah. Kegiatan ini akan menjadi political will penggunaan produk dalam negeri dan sarana informasi bagi pemerintah mengenai potensi barang dan jasa UMKM dalam negeri.

“Sebelumnya dilaksanakan tahap pra Business Matching dengan melakukan interkoneksi data melalui aplikasi milik pemerintah, seperti SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, SAKTI miliki Kementerian Keuangan, dan SIRUP milik LKPP, yang akan terkoneksi dengan Sistem Informasi P3DN milik Kemenperin,” ucapnya.

Meski demikian, program inibukan akhir dari target percepatan belanja PDN. Setelah ini, ada program lanjutan yang akan dilaksanakan secara fisik maupun virtual dan perlu pengawasan serta pengendalian yang ketat.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemda untuk manfaatkan e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk belanja PDN.

Hal ini akan mempermudah lelang. Selain menghindari potensi kecurangan, sistem ini juga dapat menggeliatkan sektor UMKM.

“E-katalog ini akan sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Kedua adalah mendukung produksi dalam negeri termasuk UMKM. Sehingga akan ada win-win. Kita akan bisa meningkatkan produksi dalam negeri yang dibeli oleh pemerintah,” ucap Tito.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa eksekusi dari afirmasi bagi PDN belum maksimal. Serapan belanja pemerintah pusat dan daerah pada produk UMKM masih lamban, salah satunya karena regulasi.

“Selama ini kenapa UMK tidak bisa cepat? Tidak mau langsung jual ke Pemda karena biasanya dihutang. Proses pembayaranya bisa tiga bulan, bahkan lebih. Maka UMK-nya tidak bisa bertahan,” kata Anas.

Oleh sebab itu, penggunaan e-katalog dapat mengakomodir transaksi jual beli dengan mengutamakan produk lokal karya UMKM. Selain itu, proses Business Matching memetakan antara kebutuhan Pemerintah pusat dan daerah dengan kesiapan industry maupun UMKM yang memproduksi barang kebutuhan tersebut.