Mendag: Proses Audit Perusahaan Sawit Dipimpin Kemenko Marves

Mengenai adanya dugaan praktik curang distributor minyak goreng, Lutfi pun menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum. Dia mengaku akan menghormati semua proses hukum yang berjalan.

"Kami sudah melihat sekarang aparat hukum sudah menyelidikinya, jadi kita biarkan proses hukum itu berjalan," ujarnya.

Lutfi mengatakan Kementeriannya akan berfokus untuk memastikan pasokan minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng tercukupi. Selain itu, ia berharap masyarakat segera bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp14 ribu.

"Setidaknya program minyak goreng curah ini bisa sampai ada di 1.000 titik," tutur Lutfi.

Terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar, ia mengatakan pihaknya memasrahkan kepada aparat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. "Kita punya aparat hukum. Jadi biar aparat hukum yang menindak lanjuti itu," kata Lutfi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memanggil perusahaan-perusahaan sawit untuk melihat akar masalah persoalan minyak goreng dari hulu. KPPU menemukan dugaan kartel minyak goreng dan penguasaan lahan sawit yang tidak sesuai dengan batasan hak guna usaha (HGU). 

KPPU melihat struktur industri minyak goreng yang cenderung oligopoli atau dikuasai sekelompok pelaku usaha membuka peluang adanya kartel. Delapan perusahaan raksasa, menurut KPPU, memakan kue terbesar industri komoditas tersebut. KKPU mengusulkan pemerintah untuk mengaudit perusahaan-perusahaan sawit tersebut, khususnya soal data HGU.