Profil 6 BUMN Dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN Terendah
Jakarta, FORTUNE – Enam Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) mendapat peringkat rendah perihal kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menteri BUMN, Erick Thohir pun mengaku kecewa dengan laporan ini. "Saya sangat sesali karena walaupun dari KPK sudah bicara 99,5 persen melapor, tapi ada beberapa BUMN, enam kalau gak salah (tidak patuh LHKPN)," katanya kepada media, pada Selasa (25/7).
Menurutnya, LHKPN adalah kewajiban bagi pejabat publik, tidak terkecuali yang berada di BUMN. Untuk itu, pihaknya akan menginstruksikan Sekretaris Kementerian BUMN untuk mengambil tindakan tegas. “Menterinya aja ngelapor masa anak buahnya gak mau ngelapor, emang ada yang diumpetin?” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan ada sekitar 155 petinggi BUMN yang belum melaporkan kekayaannya dalam LHKPN. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyampaikan bahwa seharusnya ada 35.055 pejabat wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.
Melansir laman resmi setiap perushaaan, berikut daftar BUMN dan tingkat kepatuhan LHKPN yang mereka sudah laporkan masih di bawah 60 persen.
PT Pengembangan Pariwisata (Persero): 28,13 persen
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau yang biasa dikenal sebagai Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), adalah badan usaha milik negara yang terspesialisasi dalam pengembangan dan pengelolaan kompleks pariwisata terintegrasi.
Perusahaan ini awalnya dipercaya dalam pengelolaan The Nusa Dua, selama lebih dari 45 tahun. ITDC kini dipercaya dalam pengembangan The Mandalika di sepanjang garis pantai selatan Lombok, yang masuk menjadi salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) Indonesia. Dengan keahlian selama puluhan tahun sebagai pengembang pariwisata.