Usai PHK, Volkswagen Pangkas Model dan Kapasitas Produksi Demi Atasi Krisis
- Volkswagen berencana memangkas hingga 50% model kendaraan dan menurunkan kapasitas produksi menjadi 9 juta unit per tahun sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran.
- CEO Oliver Blume menghadapi penolakan serikat pekerja atas rencana PHK sekitar 100.000 staf dan penutupan empat pabrik di Jerman yang memicu aksi protes luas.
- Tekanan biaya, tarif impor AS, serta persaingan ketat dari produsen mobil Cina membuat margin operasi Volkswagen turun ke 2,8% pada 2025 dan menargetkan pemulihan ke 8–10% pada 2030.
Jakarta, FORTUNE - Produsen otomotif asal Jerman, Volkswagen berencana memangkas secara drastis jajaran model kendaraan serta kembali mengurangi kapasitas produksinya, menyusul rapat dewan pengawas yang membahas restrukturisasi besar-besaran perusahaan.
Dikutip dari Reuters, produsen mobil terbesar di Eropa itu menyatakan jumlah model kendaraan yang diproduksi akan dikurangi secara bertahap hingga 50 persen dengan fokus pada segmen pasar yang dinilai paling menarik dan menguntungkan. Tak hanya itu, kapasitas produksi tahunan juga akan dipangkas menjadi 9 juta kendaraan.
Sumber Reuters sebelumnya menyebutkan bahwa Chief Executive Officer (CEO) Volkswagen, Oliver Blume, berencana memangkas hingga 100.000 staf dan menutup empat pabrik di Jerman. Sontak, rencana tersebut memicu aksi protes besar-besaran dari para pekerja di berbagai fasilitas Volkswagen di Jerman pada Kamis (9/7).
Volkswagen tengah menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari tingginya biaya operasional dan kelebihan kapasitas produksi di pasar domestik, meningkatnya persaingan dari produsen otomotif asal Cina, hingga tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat.
Kondisi tersebut memaksa Volkswagen melakukan restrukturisasi terhadap model bisnis yang selama puluhan tahun menjadi fondasi kesuksesannya.
Rencana penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar di salah satu perusahaan paling bersejarah di Jerman—yang didirikan 89 tahun lalu—juga mencerminkan tantangan yang tengah dihadapi ekonomi terbesar di Eropa. Jerman masih bergulat dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi serta tingginya biaya tenaga kerja dan energi.
Dalam rapat dewan pengawas yang berlangsung di kantor pusat Volkswagen di Wolfsburg pada Kamis, Oliver Blume menghadapi perwakilan serikat pekerja yang memiliki pengaruh besar di perusahaan. Serikat pekerja tersebut menolak rencana pemangkasan yang lebih dalam terhadap grup Volkswagen, yang juga membawahi merek Audi dan Porsche.
Margin Tertekan
Sementara dilansir dari Bloomberg, Volkswagen selama ini menjadi simbol kekuatan industri Jerman dengan kemampuan rekayasa teknik (engineering) yang kuat, peran serikat pekerja yang besar, serta hubungan erat antara perusahaan dan pemerintah daerah. Namun, sistem tersebut dibangun untuk menghadapi pasar yang stabil dan perubahan yang bertahap, bukan industri otomotif yang kini menuntut inovasi cepat, pengembangan perangkat lunak, serta persaingan harga dari produsen mobil asal Cina.
Struktur organisasi Volkswagen yang sangat kompleks juga membuat proses transformasi tidak mudah. Setiap perubahan besar harus mendapatkan persetujuan dari serikat pekerja, pemerintah daerah, serta para pemegang saham.
Meski Volkswagen masih mencatatkan laba, profitabilitas perusahaan terus mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut laporan keuangan perusahaan, margin operasi Volkswagen turun menjadi 2,8 persen pada 2025, jauh di bawah target manajemen. Blume menargetkan margin operasi dapat pulih ke kisaran 8 hingga 10 persen pada 2030 melalui program restrukturisasi dan peningkatan efisiensi.
Tekanan terhadap kinerja perusahaan datang dari berbagai arah. Selain menghadapi tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat, Volkswagen juga mengalami pelemahan permintaan di Tiongkok—pasar tunggal terbesar bagi perusahaan—serta meningkatnya persaingan dari produsen kendaraan listrik asal China.
Dua merek premium andalan grup Volkswagen, Audi dan Porsche, turut merasakan dampak kebijakan tarif baru pemerintahan Presiden Donald Trump. Kedua merek tersebut tidak memiliki fasilitas produksi di Amerika Serikat sehingga seluruh kendaraan yang dipasarkan di negara tersebut dikenakan tarif impor yang lebih tinggi.
