Sri Mulyani Sebut Masyarakat Ikut Rasakan Manfaat Ekonomi dari PMN

Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan Penyertaan Modal Negara (PMN) lebih tinggi dari yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun. Hal ini dilihat dari manfaat ekonomi yang ditunjukkan oleh klaster infrastruktur, energi, pangan, perumahan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan pendidikan yang positif.

Sri Mulyani mengungkapkan, ukuran kelayakan ekonomi pada proyek infrastruktur, yang tercermin dari Economic Internal Rate of Return (EIRR) mencapai 21,05 persen. “Berarti ada justifikasi manfaat ekonominya dibandingkan biaya uangnya. Ini hal yang positif,” ungkap Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, seperti yang dilansir dari laman Kemenkeu.go.id, Kamis (16/12).

Menurut Menkeu, manfaat ekonomi yang dimaksud ini benar-benar dinikmati secara langsung oleh masyarakat, tidak hanya tercermin dari besaran neraca BUMN. Manfaat paling terlihat, menurutnya ada di sektor infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan transportasi yang jelas menghemat waktu tempuh dan biaya perjalanan masyarakat. Lalu, pembangunan infrastruktur kawasan yang memberi dampak bagi industri perhotelan dan pariwisata.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan ada beberapa manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, di berbagai klaster yang menjadi jadi sasaran PMN. Pada klaster infrastruktur, manfaat juga jelas terlihat dari sisi lapangan pekerjaan.

Contohnya, infrastruktur telekomunikasi dan informatikan mampu menyerap 891 ribu orang pekerja, infrastruktur jalan menyerap 20 juta pekerja, atau infrastruktur transportasi yang menyerap hingga 1,46 juta orang pekerja.

“Untuk klaster UMKM, ini mungkin yang paling intens karena langsung masyarakat yang menerimanya apalagi masyarakat perempuan. Jumlah perempuan prasejahtera yang menerima program Mekar mencapai lebih dari 10,48 juta, menambah inklusi keuangan dan juga memberikan kesempatan kerja untuk tenaga pendamping,” kata Menkeu dalam keterangan tertulis.

Pada klaster energi, PMN ditujukan untuk PT PLN dan Pertamina dalam hal pengembangan ekonomi menjadi daya ungkit sektor lain, peningkatan iklim investasi, maupun akses energi berkeadilan. Pada klaster pangan, mayarakat mendapat manfaat yang terkait produksi sampai lapangan pekerjaan. Sedangkan, manfaat di klaster perumahan terkait pinjaman, penerimaan pajak, ketersediaan rumah, dan pekerjaan.

Pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR tersebut, Menteri Sri Mulyani juga menyampaikan capaian total investasi pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp695,6 triliun sejak 2005-2021. Investasi ini antara lain berbentuk penyertaan.

Sri Mulyani mengatakan, investasi pemerintah  sebanyak Rp361,3 triliun atau 51,8 persen diberikan pada BUMN. Sedangkan,  48,13 persen sisanya atau sekitar Rp334,3 triliun diberikan kepada BLU.

“Investasi pemerintah ini terutama terakselerasi semenjak tahun 2015, yaitu saat program Nawacita yang meminta banyak BUMN dalam melakukan banyak sekali kegiatan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip Antara (15/12).