BTN Salurkan 93% Dana SAL Pemerintah hingga Oktober 2025
- Dana SAL pemerintah sebesar Rp25 triliun sudah mencapai 93% hingga Oktober 2025.
- Penyaluran dana SAL lebih dari Rp23 triliun, mayoritas ke sektor perumahan dan korporasi.
- Perkembangan ini memungkinkan penyaluran dana SAL tuntas lebih cepat dari jadwal resmi Kementerian Keuangan.
Jakarta, FORTUNE – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencatat penyaluran dana pemerintah senilai Rp23 triliun hingga Oktober 2025, atau setara 93 persen dari total Sisa Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp25 triliun yang ada di Bank Indonesia.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan penyaluran tersebut sesuai dengan pipeline kredit yang tersedia di BTN, dan siap disalurkan sesuai jadwal. Dia pun optimistis sisa penyaluran dana tersebut rampung bulan ini.
"Hingga akhir Oktober 2025, dana yang sudah disalurkan BTN lebih dari Rp23 triliun atau tembus 93 persen. Kami yakin sebelum pertengahan November, penyerapan Rp25 triliun dana pemerintah sudah selesai seluruhnya," ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11).
Dana SAL itu disalurkan ke berbagai sektor terutama sektor perumahan, baik melalui developer maupun fasilitas Kredit Pemilikan Rakyata (KPR). Saat ini, mayoritas debitur BTN di sektor perumahan, di antaranya adalah para developer, perusahaan properti dan kontraktor, termasuk sektor-sektor lainnya di sekitar sektor perumahan, yaitu kesehatan, pendidikan, perdagangan dan manufaktur, hingga pemerintahan.
"Pertumbuhan di segmen korporasi ini belakangan meningkat seiring dengan upaya BTN menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem perumahan nasional," katanya.
Dengan progres tersebut, Nixon optimsitis BTN yakin mampu menyalurkan dana SAL lebih cepat dari yang dijadwalkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan yaitu Desember 2025.
Hingga akhir kuartal III penyaluran kredit BTN tumbuh tujuh persen secara ahuan menjadi Rp381 triliun. Penyaluran kredit ke sektor perumahan berkontribusi terbesar sebanyak Rp322,53 triliun dengan pertumbuhan 6,4 persen, sementara non perumahan sebanyak Rp58,49 triliun atau tumbuh 10 persen secara tahunan. Sejalan dengan itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Rp429,92 triliun dengan pertumbuhan 16 persen secara tahunan.
