Ekonom Prediksi Pertumbuhan Kredit 2025 Capai 10,78 Persen
Jakarta, FORTUNE - Permata Institute for Economic Research (PIER) memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2025 akan berada di sekitar 10 persen. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa proyeksi pertumbuhan kredit sebesar 10,78 persen ini didasarkan pada tren ekspansi kredit yang terjadi sepanjang tahun ini.
"Namun kalau kita melihat secara potensinya, potensi perekonomian kita, pertumbuhan kredit tahun ini memang masih berkisar 10 persenan. Lebih tepatnya di kisaran 10,78 persen untuk pertumbuhan kredit di tahun ini," kata Josua dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review: FY 2024, Senin (10/2).
Josua menambahkan bahwa perkiraan ini juga mempertimbangkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal yang diproyeksikan tetap meningkat, bahkan mendekati 8 persen.
"Dan artinya kalau kita melihat dari sisi kreditnya mungkin berkaitan dengan kredit investasi dan itu juga kita lihat realisasi kalau kita lihat di bulan Desember yang lalu, itu pun juga pertumbuhannya cukup tinggi," katanya.
Bank lebih selektif
Dari segi strategi, Josua mengatakan pada 2025 diperkirakan bank akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit dengan menyesuaikan kebijakan mereka terhadap kondisi likuiditas yang ada. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa bahwa Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan makroprudensial yang longgar, khususnya Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial atau KLM.
"Jadi tentunya saya pikir kebijakan ini pun juga menjadi salah satu strategi bank untuk memanfaatkan inisiatif dari bank Indonesia atau pemerintah tersebut, seperti program-program inisiatif, likuiditas BI, untuk sektor padat karya," tuturnya.
Josua menilai bahwa kondisi ini dapat menjadi peluang bagi perbankan untuk terus melakukan ekspansi kredit pada tahun ini.
Proyeksi pertumbuhan kredit yang disampaikan oleh ekonom Permata Bank ini juga sejalan dengan realisasi pertumbuhan kredit pada Desember 2024 yang tercatat sebesar 10,39 persen.
Ekonomi diprediksi lebih stabil
Berdasarkan analisis PIER, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap stabil meskipun ketidakpastian global terus berlanjut dan kebijakan moneter mengalami penyesuaian. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen sebagai upaya menjaga kestabilan inflasi, yang diprediksi berada dalam rentang 2,0 - 2,5 persen sepanjang 2025.
Ada sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi proyeksi tersebut meliputi dinamika kebijakan ekonomi global, kestabilan nilai tukar, serta efektivitas langkah-langkah pemerintah dalam mendorong investasi dan konsumsi domestik.
Meskipun demikian, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Menilik sepanjang 2024, Josua mengatakan ketidakpastian ekonomi global menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlambatan di beberapa negara mitra dagang utama, seperti Cina, berdampak langsung terhadap ekspor nasional.
Selain itu, fluktuasi harga komoditas utama, seperti batubara dan minyak sawit mentah (CPO), turut memengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Pada tahun 2024, surplus perdagangan tercatat sebesar US$31,04 miliar, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai US$36,89 miliar.
Dari sisi kebijakan moneter dan fiskal, Bank Indonesia tetap menerapkan kebijakan moneter yang ketat guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, yang saat ini berada di kisaran Rp16.330 per dolar AS.
Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan prioritas, terutama untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Langkah ini mencakup keberlanjutan kebijakan hilirisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional serta menarik lebih banyak investasi asing.
Di tengah berbagai kebijakan tersebut, konsumsi domestik masih menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap berada di zona optimis, meskipun masih terpengaruh oleh inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja.
"Stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan konsumsi domestik," katanya.
