Comscore Tracker
FINANCE

Bank Sumut Gandeng BNI, Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

KPP domestik mudahkan pembayaran belanja anggaran daerah.

Bank Sumut Gandeng BNI, Penerapan Kartu Kredit Pemerintah DomestikKerja Sama Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Domestik Antara BNI dan Bank Sumut (Dok BNI)

by Suheriadi

Jakarta, FORTUNE - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) untuk penerapan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD). 

Kerja sama ini juga sebagai upaya mendorong program Pemerintah melalui aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya terkait dengan aspek sistem pembayaran nasional. Terlebih, saat ini layanan KKP Domestik hanya dijalankan oleh BRI, Bank Mandiri dan BNI.

KPP domestik mudahkan pembayaran belanja anggaran daerah

ketahui cara membuat kartu kredit Mandiri

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi menyampaikan, penggunaan KKP Domestik sebagai source of fund dapat memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah khususnya Sumatera Utara dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas. Sementara itu, jaringan merchant QRIS saat ini sudah cukup luas, dan didominasi oleh pelaku UMKM. 

“Tentunya, kami harapkan langkah kerja sama dapat menguntungkan sebesar-besarnya stake holder. Tidak hanya bagi pemerintah daerah yang mendapat kemudahan transaksi, tetapi juga pelaku UMKM yang saat ini lagi dalam masa ekspansi kinerja pasca pandemi,” katanya.

Susi melanjutkan, KKPD juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan pemerintahan melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), salah satunya toko daring. 

BNI akan sediakan sistem monitoring dan kontrol penggunaan anggaran

ilustrasi bank BNI

Susi menambahkan, pihaknya juga akan mengembangkan sistem untuk memudahkan proses rekonsiliasi pembayaran KKPD. 

Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah dari sisi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BPD dalam melakukan monitoring dan kontrol terhadap penggunaan uang persediaan (UP) untuk kebutuhan belanja operasional dan perjalanan dinas. 

"Sistem rekonsiliasi dan monitoring tersebut tentunya juga dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan UP dari Satker yang selanjutnya akan dilakukan proses pembayaran terhadap BPD,” lanjut Susi.

Dalam kesempatan tersebut, Dirut Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan menyampaikan, tindaklanjut kerjasama antara Bank Sumut dan BNI ini akan semakin meningkatkan inovasi dan layanan Bank Sumut pada masa sekarang ini.

“Bagi Bank Sumut, kolaborasi dengan berbagai pihak dapat meningkatkan layanan terutama teknologi dan akses jaringan untuk peningkatan value produk Bank Sumut," jelas Rahmat.

Related Articles