Comscore Tracker
FINANCE

LPS: Total Simpanan Dana Masyarakat di BPD Capai Rp655 triliun 

Transformasi Digital BPD, Dorong Perekonomian Daerah

LPS: Total Simpanan Dana Masyarakat di BPD Capai Rp655 triliun Dok. Shutterstock/Herwin Bahar

by Suheriadi

Jakarta, FORTUNE - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, hingga Agustus 2021 tiering dana nasabah yang disimpan Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp655 triliun. 

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tiering simpanan dengan saldo Rp100 juta-Rp200 juta naik paling tinggi, yakni sebesar Rp3,38 triliun. 

"Dari total simpanan BPD tersebut, total simpanan yang dijamin LPS sebesar Rp293,22 triliun atau naik sebesar Rp14,46 triliun," jelas Purbaya melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (24/9). 
 

Dana Simpanan BPD Jabar Tertinggi

Sementara itu, untuk distribusi simpanan dana di Pulau Jawa, simpanan BPD tertinggi terdapat di BPD Jabar dengan Rp110,23 triliun. Sementara, jika dilihat total DPK sebagian besar masih lebih besar di Jawa sebesar 78,3 persen. Sementara itu di luar Pulau Jawa, yang terbesar adalah BPD Sumut dengan total simpanan tertinggi Rp31,72 triliun. 

“Jadi jika dilihat  antara BPD Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, masih belum merata. Tapi, kami yakin dengan semakin bertumbuhnya ekonomi di luar Pulau Jawa kontribusi BPD luar Pulau Jawa akan semakin besar lagi,” jelas Purbaya. 

Ia juga berharap layanan BPD di luar Jawa bisa lebih ditingkatkan sehingga kualitasnya sama dengan BPD di Jawa atau bahkan bisa melebihi sebelumnya.

Digitalisasi BPD Dorong Perekonomian Daerah

Purbaya juga menyampaikan, transformasi digital di industri perbankan termasuk BPD bisa memberikan kontribusi untuk pemerataan ekonomi daerah secara berkesinambungan. Namun demikian, keamanan digital wajib menjadi perhatian demi melindungi nasabah. 

“Dengan hadirnya layanan digital keuangan saat ini, sudah seharusnya menjadi pemicu bagi BPD untuk lebih bangkit dan melihatnya sebagai peluang. BPD yang dimiliki oleh Pemda diharapkan dapat lebih mendukung perekonomian daerah masing-masing, salah satunya adalah dengan implementasi transaksi digital non tunai,” ujarnya. 

Menurutnya, digitalisasi memang tren yang baik namun, industri perbankan tidak boleh terlena dan terus menjaga keamanan transaksi nasabah, dengan manajemen risiko yang kuat untuk melindungi nasabah dari risiko pemanfaatan teknologi. 

“LPS memiliki pengalaman dalam meningkatkan keamanan digital, dan kami pun siap untuk berbagi pengalaman kami. Selain itu BPD juga perlu untuk mempersiapkan SDM yang unggul dan melek digital,” tambahnya. 

Menurutnya, sebagai bagian dari otoritas keuangan, LPS hadir untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan. LPS secara intensif akan terus melakukan komunikasi publik yang efektif tentang skema penjaminan simpanan.

Dorong Pemda Aktif Digitalisasi BPD

Tak hanya itu, Purbaya juga mengimbau agar peran pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif lagi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya dan pusat akan terus mendukung untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Ia menambahkan bank juga bisa memanfaatkan peluang munculnya teknologi baru yang kini mulai terbuka lebar. BPD di luar Pulau Jawa juga bisa meningkatkan dana-dana dari korporasi untuk membantu bisnis di daerah agar lebih maju. 

“Likuiditas BPD tergolong masih cukup ample, untuk itu kami berharap dapat lebih agresif untuk menyalurkan kredit sehingga pemulihan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih cepat. Program Transformasi BPD ke depan pun perlu diarahkan untuk memelihara dan terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis, dengan demikian BPD dapat lebih mampu berdaya saing tinggi dan mampu berkontribusi positif bagi daerah,” ujar Purbaya.

Related Articles