Tiga Aspek yang Mengancam Pemulihan Ekonomi Dunia

Sri Mulyani mengungkapkan ada beberapa negara di dunia yang tingkat pemerataan vaksin bagi penduduknya masih di bawah 3%, khususnya Afrika. “Rata-rata di negara miskin baru 6% dari keseluruhan penduduknya. Sementara yang di negara-negara maju sudah di atas 70%, atau bahkan mendekati 100% dan mereka sudah melakukan boosting,” ucapnya.

Menurutnya, COVID-19 adalah ancaman nyata bagi perekonomian global dan dunia jelas tidak siap menghadapinya. Pandemi menyebabkan kematian sekitar 5 juta orang, dan nilai penanganan terhadap penyakit tersebut mencapai US$12 triliun. Untuk itu, kata Sri, dunia harus lebih siap menangani pandemi di masa mendatang dengan menerapkan mekanisme yang disebut Pandemic Preparedness.

“Pandemic preparedness sangat tergantung kepada, pertama, apakah akan ada kesepakatan protokol kesehatan antarnegara? Kedua, tata kelolanya akan diatur seperti apa? Karena, kita punya WHO, namun biasanya hanya bicara soal standar saj. Tata kelola untuk law enforcement tidak ada. Dan yang ketiga, yang penting adalah pendanaan,” kata Sri.

Menanggapi situasi dimaksud, KTT G20 di Roma, Italia, menyepakati pembentukan Satuan Kerja antara Kementerian Keuangan dan Kesehatan negara-negara G20 dengan dipimpin menteri keuangan Indonesia dan Italia. 

Sri Mulyani mengatakan dunia tengah menghadapi krisis harga energi. Investasi di bidang itu, terutama pada nonrenewable, telah turun tajam. Padahal, permintaan energi saat ini sedang melonjak, seiring pemulihan ekonomi dan musim dingin yang akan mendera negara-negara empat musim. .

“Hal ini mendorong terjadinya inflasi yang tinggi di berbagai negara. Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia juga perlu waspada, terhadap terjadinya ‘rembesan’ dari hal tersebut,” kata Sri Mulyani.

Ancaman terhadap pemulihan ekonomi dunia, menurut Sri Mulyani, juga datang dari disrupsi pasokan berbagai komoditas. Sebab, perekonomian di sejumlah negara mulai pulih cepat. Tetapi, kondisi tersebut dibarengi peningkatan permintaan terhadap komoditas yang tak diikuti pasokan memadai.

“Supply disruption ini, baik yang terjadi di pelabuhan, dimana barang-barang tidak bisa diangkut karena supirnya tidak ada. Atau supply disruption berdasarkan bahan baku yang tidak bisa dikirimkan, sehingga barangnya tidak dapat dibuat di dalam manufaktur,” kata Sri Mulyani.