Pemerintah Serap Dana Rp32 Triliun dari Lelang SUN Pekan Ini

30 Jul 2025, 13:35 WIB

ilustrasi lelang (pexels.com/Sora Shimazaki)

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp32 triliun dari hasil lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) yang digelar pada Selasa, 29 Juli 2025.

Menurut pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total penawaran yang masuk pada lelang SUN kali ini mencapai Rp106,53 triliun.

Seri FR0108 yang merupakan penerbitan baru menyumbang porsi terbesar, yakni Rp10,7 triliun dari total penawaran sebesar Rp46,47 triliun. Seri ini menawarkan imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 6,54717 persen dan akan jatuh tempo pada 15 April 2036.

Selanjutnya, seri FR0106 yang kembali dibuka mencatatkan penyerapan sebesar Rp6,35 triliun dari penawaran masuk Rp8,99 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang sebesar 6,82995 persen dan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Pemerintah juga menyerap dana Rp6,5 triliun dari seri FR0104, yang menarik penawaran Rp28,45 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk seri ini tercatat 6,09646 persen dan jatuh tempo pada 15 Juli 2030.

Dari seri FR0105, pemerintah meraih Rp3,9 triliun dari penawaran masuk Rp5,30 triliun. Imbal hasil yang ditetapkan sebesar 6,99992 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Sementara itu, seri SPN12260730 yang juga merupakan penerbitan baru, menghasilkan penyerapan sebesar Rp2 triliun dari total penawaran Rp5,18 triliun. Yield rata-rata tercatat sebesar 5,54750 persen dan jatuh tempo pada 30 Juli 2026.

Seri FR0107 kembali dibuka dengan dana terserap Rp1,8 triliun dari penawaran masuk Rp6,89 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang berada di angka 6,91979 persen, dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Kemudian, dari seri FR0102, pemerintah menyerap dana Rp750 miliar dari penawaran sebesar Rp4,75 triliun. Yield rata-rata yang dimenangkan tercatat sebesar 6,95976 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Satu-satunya seri yang tidak dimenangkan adalah SPN12251030. Meskipun ada penawaran sebesar Rp500 miliar, pemerintah memilih tidak menyerap dana dari seri ini.