RUU Clarity Masih Menggantung, Industri Yakin Kripto Terus Tumbuh

06 Agu 2026, 16:03 WIB

Desy Yuliastuti

News

Channel

Add Us on Google

RUU Clarity Masih Menggantung, Industri Yakin Kripto Terus Tumbuh

ilustrasi kripto (pexels.com/Tugay Kocatürk)

Intinya Sih

Senat AS hanya memiliki tiga hari kerja sebelum reses 10 Agustus untuk mengesahkan RUU Clarity; peluang pengesahan sebelum akhir 2026 turun menjadi sekitar 23 persen.
Bitwise menilai kripto tetap dapat tumbuh tanpa RUU Clarity melalui aturan SEC dan adopsi blockchain oleh institusi besar, meski kepastian hukum bagi investor institusi tertunda.
Jika regulasi terus tertunda, pasar akan menuntut bukti adopsi stablecoin dan aset tokenisasi; investor diperkirakan lebih memilih bitcoin, perusahaan sehat, serta infrastruktur berarus kas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Ketidakpastian nasib RUU Clarity di Amerika Serikat (AS) kembali membayangi pasar aset digital. Meski peluang pengesahan regulasi tersebut dinilai semakin mengecil, sejumlah pelaku industri meyakini perkembangan kripto tidak akan berhenti. Mereka menilai adopsi teknologi blockchain dan aset digital telah meluas sehingga tetap mampu mendorong pertumbuhan industri, bahkan tanpa payung hukum baru dalam waktu dekat.

Melansir The Block, Rabu (5/8), Senat AS hanya memiliki tiga hari kerja untuk mengesahkan RUU Clarity sebelum memasuki masa reses musim panas pada 10 Agustus hingga 11 September. Tenggat tersebut dipandang sebagai momen penting karena jika kembali tertunda, pembahasan regulasi diperkirakan akan berlarut hingga akhir tahun.

Chief Investment Officer Bitwise, Matt Hougan, mengatakan industri kripto tetap memiliki ruang untuk berkembang meski RUU Clarity gagal disahkan dalam waktu dekat. Menurutnya, Securities and Exchange Commission (SEC) masih dapat menerbitkan aturan yang mengatur sebagian besar aspek yang sebelumnya diakomodasi dalam rancangan undang-undang tersebut.

"Dalam jangka pendek, aturan dari SEC di bawah kepemimpinan Atkins kemungkinan akan lebih ramah terhadap kripto dan inovasi dibandingkan aturan yang muncul dari RUU bipartisan di Kongres; aturan tersebut bahkan bisa menjadi pendorong percepatan," ujar Hougan

Ia mengakui pendekatan tersebut memiliki risiko karena pemerintahan berikutnya dapat menunjuk ketua SEC yang memiliki pandangan berbeda terhadap aset digital. Meski demikian, Hougan menilai kemajuan industri kripto sulit dibalikkan. Menurutnya, sejumlah institusi keuangan besar seperti BlackRock, Nasdaq, JPMorgan, dan Visa telah terlibat dalam pengembangan blockchain maupun aset digital sehingga fondasi industri semakin kuat.

"Di dunia di mana Clarity gagal disahkan dan SEC justru menetapkan aturannya sendiri, kripto akan memiliki waktu setidaknya 2,5 tahun hingga pemerintahan baru berpotensi menunjuk ketua SEC yang baru untuk terus membuat kemajuan," tulis Hougan. Ia menambahkan, "Pada titik itu, tidak ada ketua SEC yang mampu mengembalikan jin ke dalam botol (mengembalikan keadaan seperti semula)."

RUU Clarity berpotensi tertunda

Hougan memperkirakan RUU Clarity akan memasuki fase yang ia sebut sebagai "hidup segan mati tak mau" apabila gagal lolos sebelum masa reses Kongres. Menurutnya, rancangan undang-undang tersebut kemungkinan baru kembali dibahas pada musim gugur atau musim dingin 2026. Opsi lain yang mungkin ditempuh adalah memasukkan Clarity ke dalam paket undang-undang omnibus pada akhir tahun agar dapat diputuskan bersamaan dengan regulasi lain. Meski tetap optimistis terhadap prospek jangka panjang kripto, Hougan mengakui penundaan regulasi menjadi kabar kurang menggembirakan bagi industri karena dapat memperpanjang ketidakpastian bagi investor institusi.

Data dari Polymarket menunjukkan peluang RUU Clarity disahkan sebelum akhir 2026 turun menjadi sekitar 23 persen, jauh lebih rendah dibandingkan sekitar 75 persen pada pertengahan Mei. Penurunan tersebut terjadi di tengah meningkatnya sorotan anggota Partai Demokrat terhadap dugaan konflik kepentingan terkait aset kripto yang melibatkan Presiden Donald Trump.

Pandangan serupa juga disampaikan Head of Research Bitwise Ryan Rasmussen. Melansir Yahoo Finance, ia menilai kegagalan pengesahan RUU Clarity pada 2026 bukan berarti menghentikan laju perkembangan industri kripto.

Menurut Rasmussen, regulasi memang penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi momentum adopsi aset digital tidak semata-mata bergantung pada satu undang-undang. Karena itu, ia menilai industri masih memiliki prospek pertumbuhan meski pembahasan regulasi mengalami penundaan.

Sementara itu, CoinDesk melaporkan pasar aset digital kini berada di persimpangan jalan. Bitwise menilai apabila RUU Clarity terus tertunda, siklus kenaikan harga kripto berpotensi berubah menjadi fase yang lebih menantang, di mana pasar menuntut bukti nyata penggunaan teknologi blockchain dalam dunia nyata, bukan sekadar ekspektasi terhadap regulasi.

Dalam analisisnya, Bitwise menilai industri memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk menjadikan stablecoin dan aset yang ditokenisasi sebagai bagian penting dari perekonomian AS. Apabila target tersebut tercapai, regulasi yang lebih mendukung diperkirakan akan mengikuti karena kebutuhan pasar.

Sebaliknya, jika adopsi teknologi masih terbatas, perubahan arah kebijakan pemerintah di masa mendatang dapat menjadi tantangan baru bagi industri. Bitwise memperkirakan pengesahan versi final RUU Clarity masih berpotensi memicu reli harga kripto karena memberikan kepastian hukum bagi industri blockchain. Namun, jika pembahasan kembali tertunda, pasar diperkirakan akan memasuki fase wait and see, di mana kenaikan harga lebih bergantung pada bukti adopsi nyata dibandingkan ekspektasi regulasi.

Pandangan serupa disampaikan perusahaan sekuritas Wall Street, Benchmark. Menurut perusahaan tersebut, kegagalan mengesahkan RUU Clarity hanya akan menunda, bukan menggagalkan, proses pendewasaan industri kripto. Dalam kondisi itu, investor diperkirakan akan lebih memilih aset yang dianggap memiliki fundamental lebih kuat, seperti bitcoin, perusahaan dengan neraca keuangan sehat, serta infrastruktur yang menghasilkan arus kas, dibandingkan segmen yang lebih sensitif terhadap regulasi seperti bursa kripto, keuangan terdesentralisasi (DeFi), maupun altcoin.