Venezuela Diduga Simpan Cadangan Bitcoin Rp1.004 T, Pasar Waspada

Jakarta, FORTUNE - Venezuela kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan yang menyebut negara tersebut diduga menyimpan cadangan bitcoin (BTC) dalam jumlah besar, yang dinilai berpotensi memberi dampak pada dinamika pasar kripto global. Informasi mengenai kepemilikan bitcoin ini kembali mencuat setelah operasi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) pada Januari 2026 yang menargetkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Melansir Yahoo Finance, dokumen intelijen mengindikasikan bahwa Venezuela diyakini telah membangun cadangan bayangan sekitar 600.000–660.000 BTC. Nilai kepemilikan tersebut diperkirakan berada di kisaran US$60 miliar atau Rp1.004 triliun hingga US$67 miliar atau Rp1.121 triliun (asumsi kurs sekitar Rp16.750 per dolar AS).
Coinpedia melaporkan, dokumen intelijen yang dikaji peneliti whale, Bradley Hope dan Clara Preve, turut menjelaskan bahwa akumulasi Bitcoin dilakukan secara tertutup dan berlangsung dalam jangka panjang, sehingga kerap dijuluki sebagai cadangan bayangan (shadow reserve). Apabila temuan tersebut terbukti benar, negara itu berpotensi masuk dalam kelompok pemilik Bitcoin terbesar di dunia.
Dengan estimasi cadangan bitcoin yang melampaui 600.000 BTC, posisi Venezuela disebut berpotensi menyaingi kepemilikan institusi besar seperti BlackRock dan MicroStrategy. Jika benar adanya, pengungkapan ini dinilai mampu mengubah keseimbangan pasokan serta sentimen pasar bitcoin pada 2026.
Menurut sumber yang dikutip Whale Hunting, proses akumulasi tersebut disebut telah berlangsung sejak 2018 melalui sejumlah skema, termasuk pertukaran emas, penyelesaian transaksi minyak menggunakan Tether (USDT), serta hasil penyitaan dari aktivitas penambangan kripto domestik. Pada periode 2018–2020, Venezuela dilaporkan mengekspor puluhan ton emas dari Orinoco Mining Arc, dengan sekitar US$2 miliar hasil penjualan dikonversi ke Bitcoin pada harga rata-rata USD 5.000 per BTC. Nilai akumulasi ini kini diperkirakan melonjak menjadi sekitar US$36 miliar, dan menjadi fondasi cadangan kripto tersembunyi negara tersebut.
Setelah proyek kripto Petro gagal berlanjut, pemerintah Maduro disebut semakin mendorong PDVSA, perusahaan minyak nasional, untuk melakukan penyelesaian ekspor minyak mentah dalam USDT pada 2023–2025. Stablecoin tersebut kemudian “dicuci” menjadi Bitcoin guna meminimalkan risiko pembekuan rekening dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Tambahan kepemilikan juga disebut berasal dari hasil penyitaan operasi pertambangan kripto di dalam negeri, sehingga total akumulasi diperkirakan mencapai sekitar 600.000 BTC, atau setara kurang lebih 3 persen dari pasokan yang beredar.
Skala cadangan ini dinilai jauh lebih besar dibandingkan penjualan aset kripto pemerintah lain sebelumnya. Sebagai pembanding, pada 2024 negara bagian Saxony di Jerman melepas sekitar 50.000 BTC, yang saat itu bernilai sekitar US$3 miliar, dan sempat memicu koreksi pasar 15–20 persen.
Potensi guncangan pasokan
Apabila 600.000 BTC milik Venezuela dibekukan atau disita, pasar diperkirakan bisa menghadapi guncangan pasokan atau global supply shock yang jauh lebih besar, dengan konsekuensi berkurangnya likuiditas dan gejolak harga berisiko meningkat drastis.
AS kini disebut menghadapi beberapa opsi kebijakan terkait aset tersebut. Sejumlah sumber menilai terdapat tiga kemungkinan skenario: aset dapat dibekukan melalui proses litigasi, dimasukkan ke dalam cadangan bitcoin strategis AS, atau dilikuidasi melalui mekanisme lelang, meskipun demikian opsi terakhir dinilai paling kecil peluangnya. Kalangan analis menilai pembekuan aset atau integrasi ke dalam cadangan strategis menjadi skenario yang paling realistis.
Langkah tersebut berpotensi “mengunci” pasokan selama 5–10 tahun dan memperkuat narasi bullish bagi Bitcoin, termasuk bagi pemegang institusional seperti MicroStrategy ($MSTR). Di saat yang sama, fenomena ini juga mencerminkan tingkat adopsi kripto yang berkembang di Venezuela, dipicu hiperinflasi, sanksi ekonomi, dan pelemahan bolívar yang mendorong penggunaan Bitcoin serta stablecoin dalam aktivitas keuangan sehari-hari.
Pada akhir 2025, hingga 10 persen transaksi belanja dilaporkan dilakukan menggunakan kripto, sementara hampir 40 persen transaksi antarindividu juga memanfaatkan aset digital. Chainalysis menempatkan Venezuela di peringkat sekitar ke-17 dalam adopsi kripto global.
Di kawasan Amerika Latin, penangkapan Maduro turut menambah ketidakpastian. Pemerintah transisi yang dipengaruhi kepentingan AS berpotensi melonggarkan aturan penambangan, mendorong kebijakan pro-kripto, sekaligus memprioritaskan pemulihan klaim kepemilikan BTC yang diduga tersebut. Namun hingga kunci pribadi diserahkan atau proses hukum tuntas, sekitar 600.000 BTC itu praktis tetap “terkunci”. Kondisi ini dapat memicu volatilitas jangka pendek, tetapi pada saat bersamaan dinilai berpotensi menciptakan guncangan pasokan jangka panjang yang mendukung penguatan harga Bitcoin.








