Shell Kembali Lirik Venezuela di Tengah Peluang Bisnis Gas Miliaran Dolar

Jakarta, FORTUNE - Shell berpeluang meraup pendapatan miliaran dolar dari proyek gas baru di Venezuela setelah Donald Trump menggulingkan presiden negara itu, Nicolás Maduro dari kekuasaan.

Dilansir dari The Telegraph, perusahaan minyak asal Inggris ini disebut tertarik mengembangkan ladang gas besar yang berlokasi di antara Venezuela dan pulau-pulau lepas pantai Trinidad dan Tobago. Namun, rencana tersebut sempat tertahan selama bertahun-tahun akibat sanksi Amerika Serikat.

Intervensi Trump membuka kembali peluang percepatan proyek ladang gas Dragon yang sangat besar dan berada di perairan Venezuela. Proyek ini diperkirakan bisa menghasilkan sekitar US$500 juta (sekitar Rp7,4 triliun) per tahun selama hingga 30 tahun—sekaligus menjadi peluang bisnis bernilai miliaran dolar.

Ladang Dragon diperkirakan menyimpan sekitar 120 miliar meter kubik gas, atau hampir tiga kali lipat dari konsumsi gas Inggris dalam satu tahun. Di wilayah sekitarnya, terdapat cadangan gas yang bahkan diperkirakan lebih besar.

Pengembangan proyek ini sebelumnya tersendat karena tarik-ulur perizinan dengan otoritas AS. Namun, setelah langkah Trump menginvasi Venezuela, Shell diperkirakan akan kembali memfokuskan perhatiannya ke negara itu.

Trump mendorong perusahaan minyak berinvestasi di Venezuela untuk meningkatkan produksi minyak dan gas serta memperbaiki infrastruktur. Meski demikian, Trump secara khusus meminta perusahaan AS memimpin investasi tersebut, sehingga Shell kemungkinan harus menggandeng mitra.

Ashley Kelty dari bank investasi Panmure Liberum mengatakan, “Pemenang terbesar kemungkinan adalah perusahaan minyak besar asal AS, terutama Chevron, karena mereka sudah beroperasi di Venezuela.”

“Perusahaan Eropa mungkin tidak kebagian aset terbaik di awal, tapi akan diajak masuk belakangan karena perusahaan AS ingin berbagi risiko lewat kerja sama. Shell dan BP kemungkinan menjadi pilihan utama,” ujarnya menambahkan.

Shell menolak berkomentar.

Sementara itu, BP juga memiliki kepentingan lebih kecil di wilayah tersebut yang berpotensi diaktifkan kembali. Pada 2024, BP memperoleh izin eksplorasi dan produksi untuk ladang Manakin-Cocuina, namun izin dari AS dicabut oleh pemerintahan Trump pada April tahun lalu. BP kini melobi agar izin tersebut dikembalikan.

Sejauh ini, perusahaan minyak besar enggan secara terbuka menyatakan minat berinvestasi di Venezuela karena ketidakpastian kondisi politik dan ekonomi negara itu. Chevron, yang sudah beroperasi di sana di bawah pengawasan pemerintah, menjadi satu-satunya raksasa minyak global yang angkat bicara.

Juru bicara Chevron mengatakan, “Chevron tetap fokus pada keselamatan karyawan serta menjaga aset kami. Kami terus beroperasi dengan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.”

Meski demikian, Venezuela menjanjikan peluang investasi migas yang sangat besar. Negara Amerika Latin ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, tetapi hanya berada di peringkat ke-20 dalam hal produksi.

Keterbukaan Venezuela bagi perusahaan Barat menjadi kabar baik bagi industri, namun justru menjadi kabar buruk bagi OPEC—organisasi negara-negara penghasil minyak.

OPEC, yang dipimpin Arab Saudi, mengontrol produksi agar harga minyak tetap menguntungkan, terutama di pasar Eropa Barat, AS, dan Cina. Namun, janji Trump untuk meningkatkan produksi Venezuela berpotensi melemahkan kendali OPEC dan menekan harga minyak global. Investor pun bersiap menghadapi potensi gejolak di pasar global.

Ahmed Khuzaie, konsultan politik asal Bahrain, mengatakan, “Negara-negara Teluk tentu khawatir karena mereka harus menyesuaikan margin keuntungan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi gaya hidup mereka.”

Greg Newman, CEO perusahaan perdagangan minyak Onyx Capital di London, mengatakan kendali OPEC atas pasokan dan permintaan minyak global sudah rapuh. Jika AS meningkatkan produksi Venezuela, pasar bisa kelebihan pasokan satu hingga dua juta barel per hari, di tengah tren penurunan jangka panjang.

“Trump sangat mungkin mendapatkan harga minyak rendah yang ia inginkan, dan yang lebih penting, memberi dirinya kendali besar atas aliran minyak global,” ujarnya.

Harga minyak turun 18 persen sepanjang 2025—penurunan tahunan terbesar sejak pandemi 2020—menunjukkan semakin melemahnya pengaruh OPEC.

OPEC didirikan pada 1960 dengan Venezuela sebagai salah satu dari lima anggota pendiri bersama Arab Saudi, Kuwait, Iran, dan Irak. Kini OPEC memiliki 12 negara anggota, serta 10 negara tambahan dalam aliansi OPEC+, termasuk Rusia.

Dalam pertemuan Minggu lalu, OPEC+ sepakat menunda peningkatan pasokan pada kuartal pertama 2026 sebagai upaya menahan penurunan harga minyak.