Jakarta, FORTUNE - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, melancarkan kritik terhadap program Food Estate pemerintah, dan, jika nanti terpilih sebagai presiden, memilih program pangan berupa contract farming.
Mananggapi kritikan tersebut, Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), Anggawira, mengatakan konsep contract farming yang dtawarkan Anies terkait kesejahteraan pangan tidak lebih baik daripada gagasan food estate Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurutnya, pelaksanaan program food estate yang ditugaskan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, merupakan program yang lebih lengkap dari hulu ke hilir, jika dibandingkan dengan contract farming.
"Food estate ini ekosistem yang saling support, kalau contract farming itu hanya membahas sebagian saja dan tidak menyelesaikan semuanya. Dalam food estate ada contract farming, tapi dalam contract farming tidak ada upaya penyediaan lahan pertanian seperti food estate,” kata dia melalui keterangannya, Jumat (1/12).
Anggawira yang juga anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menjelaskan food estate memiliki daya saing produk lokal yang semakin meningkat. Dia mencontohkan program tersebut dapat menekan impor komoditas pangan, meningkatkan daya saing harga produk komoditas pangan lokal, dan menekan biaya produksi.
"Food estate ini membuka lahan bagi petani maupun pihak swasta dan mereka bisa memakai lahannya untuk bertani dan kemudian hasil produknya dibeli oleh BUMN Pangan (ID Food)," ujar Anggawira.
Sebaran wilayah food estate
Food estate sendiri tersebar di sejumlah kawasan. Mengacu data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), food estate dibangun di Kalimantan Barat dengan luas 120.000 hektare, Kalimantan Tengah 180.000 hektare, Kalimantan Timur 10.000 hektare, dan Maluku 190.000 hektare, dan Papua 1,2 juta hektare, Sumatra Utara 1.000 hektare, Nusa Tenggara Timur 365 hektare.
Lahan di Sumatra Utara ditujukan untuk menanam komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang dengan luas potensial 1.000 hektare dengan luas efektif yang mengelola 748,6 hektare. Sementara pembangunan food estate di NTT Kabupaten Belu sudah dilayani irigasi sprinkler dan ditanami sekitar 43,9 hektare, tempat 3,3 hektare berfungsi untuk tanaman sorgum dan 40,6 hektare untuk tanaman jagung.
Kritikan Anies soal food estate
Anies meluncurkan kritiknya dalam acara WALHI, Sabtu (25/11), dengan menyatakan bahwa fokus utamanya setelah terpilih sebagai presiden adalah mengembangkan sistem kontrak pertanian alih-alih proyek food estate.
Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia menceritakan pengalaman membuat perjanjian kontrak dengan Gabungan Kelompok Tani dari berbagai wilayah.
Kemudian, dia mengajak para petani yang tergabung dalam Gapoktan tersebut untuk bekerja sama: hasil pertanian mereka akan dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI selama 5 tahun dengan harga dan kualitas yang telah disepakati.
Menurutnya, konsep food estate yang dikendalikan oleh korporasi merupakan hal yang disayangkan, karena korporasi yang melaksanakan proyek tersebut, sementara petani kehilangan fokus pada kegiatan pertanian mereka.
"Apa yang terjadi ketika memiliki contract farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif, karena mereka memiliki kepastian siapa yang membeli hasil taninya. Jadi, kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya," kata Anies yang disiarkan melalui YouTube WALHI Nasional.
