Isu pertambangan di sekitar Ujung Kulon berkaitan dengan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Aturan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 tersebut menetapkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk sebagian perairan laut di sekitar TNUK.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan penetapan WUP tidak mencakup kawasan taman nasional. Pemerintah juga belum menerbitkan izin pertambangan untuk wilayah perairan tersebut maupun TNUK.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Anggia di Jakarta, Selasa (17/11).
ESDM menjelaskan WUP merupakan bagian dari penataan wilayah pertambangan nasional. Penetapannya menjadi dasar perencanaan dan pengelolaan sumber daya mineral, bukan izin untuk langsung melakukan penambangan. Setiap kegiatan pertambangan tetap harus melalui proses perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Anggia, penetapan WUP di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon bukan kebijakan baru pada 2026. Prosesnya berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 dan berlanjut melalui usulan wilayah pertambangan pada 2015.
Penetapan tersebut kemudian tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 sebelum diperbarui melalui aturan 2026.