Bahlil Bakal Rapat dengan PLN Imbas Penurunan Investasi Sektor ESDM
- Penurunan terjadi khususnya pada sektor ketenagalistrikan.
- Total investasi sektor ESDM pada 2025 mencapai US$31,7 miliar.
- Pemerintah ingin memastikan proyek-proyek strategis ketenagalistrikan tidak tertahan.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bakal berdiskusi dengan PT PLN (Persero) menyusul koreksi investasi pada sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), khususnya pada subsektor ketenagalistrikan. Langkah ini ditempuh demi mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik baru yang telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Total investasi sektor ESDM sepanjang 2025 mencapai US$31,7 miliar. Investasi tersebut berasal dari sejumlah sektor, yakni mineral dan batu bara (minerba) US$6,7 miliar, minyak dan gas bumi (migas) US$18 miliar, ketenagalistrikan US$4,6 miliar, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) US$2,4 miliar.
Sebagai perbandingan, realisasi investasi sektor ESDM pada 2024 mencapai US$32,3 miliar. Bahlil menegaskan, penurunan investasi tersebut terjadi, terutama, pada sektor ketenagalistrikan.
“Kami akan mendorong percepatan untuk pembangunan pembangkit-pembangkit baru yang sudah disetujui dalam RUPTL,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).
Menurut Bahlil, percepatan proyek pembangkit listrik membutuhkan upaya ekstra dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah ingin memastikan proyek-proyek strategis ketenagalistrikan tidak tertahan, sehingga dapat kembali mengerek investasi pada sektor ESDM.
Dia juga menyoroti kontribusi sektor ESDM terhadap penciptaan lapangan kerja. Sepanjang 2025, jumlah tenaga kerja langsung pada sektor tersebut mencapai 871.574 orang.
Jika mengacu pada perhitungan ekonomi, jumlah tenaga kerja tidak langsung yang tercipta bisa mencapai empat hingga lima kali lipat dari tenaga kerja langsung. Hal ini menunjukkan peran penting sektor ESDM dalam mendukung perekonomian nasional.
“Sekalipun high technology, kami juga fokus untuk bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan ruang bagi anak-anak Republik Indonesia,” kata Bahlil.
Pemerintah berencana menambah kapasitas pembangkit listrik nasional hingga 69,5 gigawatt (GW) pada rentang 2025-2034.
Penambahan tersebut terdiri atas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW atau sekitar 61 persen dari total kapasitas, pembangkit penyimpanan energi (storage) sebesar 10,3 GW atau 15 persen, serta pembangkit berbasis energi fosil sebesar 16,6 GW atau 24 persen dari total kapasitas.
