Bahlil Pangkas RKAB: Saya Tahu Banyak Orang Benci
- Dia mengklaim RKAB sektor pertambangan dipangkas untuk kepentingan ekonomi dan kedaulatan negara.
- Indonesia memasok 43 persen batu bara global, tapi harga terus turun akibat kelebihan pasokan.
- Pemerintah berencana memangkas target produksi batu bara nasional pada 2026.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan kebijakan pemerintah memangkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan bukanlah langkah populis, melainkan strategi berbasis logika ekonomi. Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas harga dan kedaulatan sumber daya alam nasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Bahlil menyoroti anomali pasar batu bara global. Ia memaparkan, Indonesia memasok sekitar 516 juta ton batu bara per tahun atau menguasai 43 persen total perdagangan global. Namun, dominasi pasar tersebut justru dibarengi dengan tren harga yang terus menurun.
“Pertanyaannya, kalau kita kuasai 43 persen market, kenapa harga batu bara terus turun? Negara kita ini berdaulat atau tidak?” kata Bahlil.
Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh kelebihan pasokan di tengah permintaan yang stagnan. Bahlil merujuk pada hukum dasar ekonomi ketika terjadi suplai berlebih, harga pasti akan tertekan.
“Masa teori dasar ekonomi kita abaikan?” ujarnya.
Sebagai langkah korektif, pemerintah memutuskan untuk memangkas target produksi batu bara nasional pada 2026 menjadi sekitar 600 juta ton. Angka ini turun drastis sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi produksi 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Sebagai gambaran, sepanjang 2025 penyerapan batu bara untuk kebutuhan domestik (Domestic Market Obligation/DMO) mencapai 254 juta ton atau 32 persen dari total produksi. Sementara itu, volume ekspor ke pasar global mencapai 514 juta ton.
Selain batu bara, penataan ulang juga diterapkan pada komoditas nikel. Kementerian ESDM berencana menyesuaikan produksi nikel agar lebih selaras dengan kebutuhan industri hilir domestik. Target produksi nikel akan dipangkas menjadi 250 juta–260 juta ton, jauh di bawah kuota RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.
Bahlil menekankan instrumen RKAB didesain untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan, bukan sekadar mengejar volume produksi.
“RKAB ini by design untuk kepentingan negara, rakyat, dan lingkungan. Ini bukan semata urusan bisnis,” katanya.
Ia juga mengingatkan risiko jika produksi dibiarkan membengkak tanpa kendali. Hal itu dinilai sama saja dengan membiarkan kekayaan alam Indonesia dikendalikan pasar global dan mengorbankan cadangan untuk generasi mendatang.
“Kalau ini kita biarkan, menurut saya kita gagal paham semua. Seolah-olah negeri ini tidak punya anak cucu yang harus kita wariskan,” kata Bahlil.
Menanggapi keluhan pelaku industri terkait pengetatan ini, Bahlil menyadari kebijakannya memicu resistensi. Namun, ia memastikan pemerintah tidak akan mundur.
“Saya tahu ini banyak orang yang benci saya karena RKAB-nya dipotong. Tapi demi Ibu Pertiwi, saya tidak akan mundur. Sejengkel apa pun, saya hadapi. Yang penting saya transparan,” ujarnya.
