Bahlil Sebut Ada 13 Proyek Baru Hilirisasi Senilai Total Rp239 T
- Bahlil Lahadalia umumkan 13 proyek hilirisasi baru senilai Rp239 triliun untuk memperkuat nilai tambah sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan impor energi.
- Pemerintah fokus pada pengembangan etanol dan biodiesel berbasis CPO, sambil memantau harga batu bara dan nikel tanpa perubahan kebijakan besar namun tetap membuka relaksasi produksi terbatas.
- Kementerian ESDM pertimbangkan kenaikan harga patokan mineral nikel dan menargetkan tahun 2026 sebagai momentum pembuktian kedaulatan mineral Indonesia dengan orientasi nilai tambah maksimal.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana penambahan 13 proyek hilirisasi baru untuk memperkuat pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah domestik. Cara ini juga diharapkan dapat menekan ketergantungan impor energi ke depan.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.
"Kemudian kita tambah lagi 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogo, Kamis (26/3).
Selain hilirisasi, pemerintah juga memfokuskan pengembanga etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Bahlil melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral. Khususnya batu bara dan nikel, menurutnya belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut.
Namun demikian, ia terus memantau situasi pasar global. Pemerintah tetap membuka ruang pelonggaran atau relaksasi produksi batubara dan nikel. Namun, kebijakan tersebut dipastikan tidak akan memicu over supply yang dapat menekan harga komoditas nasional di pasar global. "Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply demand dan harga," tambahnya.
Kementerian ESDM juga memberikan sinyal kenaikan harga patokan mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut.
Menurutnya, 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah, ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi, melainkan memberi nilai tambah yang maksimal bagi bangsa.
"Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah," pungkasnya.
