Erick Thohir Pastikan Kereta Cepat Tak Jadi Proyek Mangkrak
Pembengkakan biaya KCJB terjadi akibat pandemi Covid-19.
Ilustrasi: Kereta Cepat Jakarta Bandung. (Dok. BUMN)Jakarta, FORTUNE – Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tak akan mangkrak, meski terjadi pembengkakan biaya.
Erick mengatakan bahwa proyek ini tak mungkin dimangkrakan, karena pembengkakan terjadi bukan karena korupsi. “Tapi jelas bengkaknya karena pada saat Covid, karena proyek-proyek banyak yang mundur,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (18/4).
Selain itu, kenaikan harga-harga komponen utama, termasuk besi dan baja, ditambah lagi adanya gangguan pada rantai pasok menjadi faktor penyebab pembangunan proyek sedikit tertunda. “Kalau kita hitung lagi, pembangunan sekarang dan kemarin lebih mahal lagi, karena tidak hanya besi, yang lain juga naik,” kata Erick.
Waktu panjang
Menuruynya, pembangunan infrastruktur perlu waktu cukup panjang dengan berbagai persiapannya. Apalagi, fasilitas ini nantinya digunakan masyarakat luas dalam rentang waktu yang cukup lama.
"Jalan tol dibangun selama delapan tahun dan terbukti hari ini mulai visible dengan kendaraan dan pergerakan ekonomi yang membaik,” katanya.
Pembengkakan US$1,2 miliar
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyepakati nilai pembengkakan biaya (cost overrun) proyek KCJB bersama pemerintah Cina, yang mencapai US$1,2 miliar.
Menurutnya, dari total pembengkakan ini, pemerintah Cina melalui China Development Bank (CDB) akan mendanai dengan nilai kesepakatan mencapai US$560 juta dan tenor pinjaman 30 tahun. Namun, besaran bunga masih dinegosiasikan. "Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi,” kata Luhut (10/4).
Jaminan APBN
Sementara itu, pemerintah Cina dikabarkan telah meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan untuk proyek KCJB, namun hal ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Oleh sebab itu, anggota Komisi I DPR RI, Bakri HM, meminta pemerintah untuk bersikap tegas pada Cina, karena penggunaan APBN bisa mengguncang kestabilan keuangan Indonesia yang saat ini dalam kondisi relatif stabil. "Para pihak yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang,” katanya, Jumat (14/4).
Menteri Luhut pun menawarkan alternatif penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). "Masih ada masalah psikologis, mereka (China) ingin APBN menjadi penjamin, tetapi kita menjelaskan bahwa prosedurnya akan menjadi sangat panjang jika menggunakan APBN, itulah mengapa mereka sedang mempertimbangkan," ujarnya.
