Tak Patuh DMO, 29 dari 50 Perusahaan Batu Bara Dilarang Ekspor

Jakarta, FORTUNE - Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan pemerintah terus menegakkan aturan domestic market obligation (DMO) batu bara melalui Minerba Online Monitoring System (MOMS). Dengan aplikasi tersebut, misalnya, pemerintah dapat melakukan pengenaan sanksi seperti penonaktifan fitur ekspor dalam aplikasi tersebut.

Hal ini telah dilakukan terhadap 29 dari 50 perusahaan yang tak menjalankan kewajiban DMO-nya kepada industri non kelistrikan tanah air yakni semen dan pupuk. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan itu belum bisa melakukan pengiriman barangnya ke luar hingga hari ini.

"Dari 50 perusahaan yang belum melaksanakan penugasan (DMO) sebanyak 29 perusahaan fitur ekspor pada aplikasi MOMS-nya telah dinonaktifkan," ujarnya di Komisi VII, DPR kemarin (9/8).

Arifin menjelaskan, 21 perusahaan lain belum dinonaktifkan fitur ekspornya karena beberapa alasan. Rinciannya, dua perusahaan dalam sanksi penghentian sementara; lima perusahaan memiliki spesifikasi produk yang tidak sesuai kebutuhan industri semen dan pupuk; dan satu perusahaan terkena kasus hukum.

Kemudian, ada pula 13 perusahaan dalam proses penonaktifan fitur ekspor dan tinggal menunggu tanggapan Asosiasi Semen Indonesia, pembicaraan dan proses analisa kualitas, serta masih melakukan negosiasi dengan industri semen serta pupuk.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, kelima puluh perusahaan tersebut merupakan bagian dari 94 perusahaan yang mendapatkan penugasan DMO untuk industri pupuk dan industri semen. Artinya, tingkat kepatuhan perusahaan batu bara yang mendapat penugasan DMO untuk industri semen dan pupuk di bawah 50 persen atau hanya 44 perusahaan saja.

Adapun per akhir Juli 2022, dari 44 perusahaan yang mematuhi ketentuan, total volume DMO yang telah terealisasi adalah 2,88 juta ton atau 44 persen dari penugasan sebesar 4,71 juta ton.