Kejar ROA, Alasan Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
- Prabowo Subianto menyoroti besarnya bonus tantiem direksi dan komisaris BUMN yang berpotensi mengurangi pendapatan negara.
- Presiden telah mengurangi jumlah komisaris di beberapa BUMN dan menghapus tantiem komisaris
- Prabowo mempersilahkan mereka yang keberatan atas keputusan ini untuk mundur.
Jakarta,FORTUNE – Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya bonus tantiem direksi hingga komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpotensi mengurangi pendapatan ke negara.
Menurutnya, keberhasilan sebuah perusahaan terlihat dari return on asset (ROA) sekitar 5 hingga 12 persen. Namun yang terjadi di BUMN tidak demikian dan masih banyak perusahaan yang merugi. Atas dasar itulah Pemerintah membentuk Danantara sebagai pengawas dari BUMN.
“Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita senilai lebih dari $1.000 triliun. Harusnya BUMN itu menyumbang (pendapatan) kepada kita (negara) minimal $50 miliar. Kalau $50 miliar, APBN kita tidak defisit. Karena itu saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita,” jelas Prabowo pada Pidato Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).
Prabowo: ada komisaris dapat tantiem Rp40 Miliar tapi jarang rapat
Prabowo juga heran ketika masih banyak BUMN yang rugi namun memiliki struktur komisaris yang banyak. Untuk itu, Presiden telah mengurangi jumlah komisaris di beberapa BUMN dan menghapus tantiem komisaris.
“Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya (BUMN) tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang. Kalau bisa cukup 4 atau 5,” kata Prabowo.
Tak hanya itu, Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat salah satu komisaris BUMN yang mendapat bonus tantiem hingga Rp40 miliar namun jarang menghadiri rapat. Untuk itulah Pemerintah menghapus tantiem komisaris BUMN.
“Ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi-pun tidak perlu tantiem kalau rugi,” kata Prabowo.
Seperti diketahui, tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, terutama jika perusahaan memperoleh laba.
Adapun larangan pembagian tantiem tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran S-063/DI-BP/VII/2025 pada tanggal 30 Juli 2025 yang diteken Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani. Surat edaran tersebut dalam rangka menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik. Berlaku di level nasional maupun internasional untuk menjaga kepentingan BUMN. Prabowo juga mempersilahkan kepada para komisaris atau direksi yang keberatan atas putusannya ini untuk mundur.
