Biaya Pemulihan Banjir Bandang Sumatra Ditaksir Capai Rp51,8 Triliun
- Aceh menjadi provinsi terdampak paling parah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp25,41 triliun.
- Sumatra Utara diperkirakan membutuhkan Rp12,88 triliun, dan Sumatra Barat Rp13,52 triliun.
- Suharyanto menyatakan seluruh data kebutuhan anggaran dan kerusakan ini masih bersifat dinamis.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca-banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,81 triliun. Estimasi ini mencakup penanganan kerusakan infrastruktur hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Laporan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu malam (7/12).
Merespons laporan tersebut, Prabowo memastikan pemerintah memiliki kemampuan fiskal untuk menyediakan anggaran pemulihan. Ia menilai perhitungan Kementerian PU relatif sejalan dengan estimasi pribadinya.
“Ya pokoknya kemampuan kita ada. Tentunya kita laksanakan dengan teliti dan manajemen yang terbaik. Ini hitungan saya hampir mirip. Mirip, tetapi saya tidak kasih tahu berapa hitungan saya. Nanti kamu keenakan,” ujar Prabowo.
Berdasarkan perincian kebutuhan dana, Aceh menjadi provinsi terdampak paling parah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp25,41 triliun.
“Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” kata Suharyanto dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/12).
Sementara itu, rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra Utara membutuhkan dana sekitar Rp12,88 triliun, dan Sumatra Barat diperkirakan memerlukan Rp13,52 triliun.
Dampak bencana di Pulau Sumatra juga tergambar dari sisi kemanusiaan yang masif. Hingga 7 Desember 2025, BNPB mencatat 975.075 warga terpaksa mengungsi.
“Per hari ini kami laporkan korban meninggal dunia sebanyak 921 orang, hilang 392 orang, dan mengungsi 975.075 orang,” kata Suharyanto.
Kerusakan fisik meliputi 37.546 rumah yang terdampak, baik hilang tersapu banjir, rusak berat, sedang, maupun ringan. Kerusakan juga meluas ke infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan puskesmas.
Sektor perekonomian warga, termasuk lahan pertanian, sawah, kebun, tambak, ternak, dan perkantoran, turut mengalami kerusakan parah.
Suharyanto juga melaporkan kondisi terkini di wilayah terdampak.
Di Aceh, sejumlah wilayah masih terisolasi dan butuh penanganan khusus. Kabupaten Bener Meriah mencatatkan 232 gampong terisolasi, sementara di Aceh Tengah akses ke 295 desa di 14 kecamatan masih terputus.
Untuk Aceh Tamiang, bantuan kini sudah bisa masuk melalui jalur darat meski 216 gampong masih terdampak.
Kondisi di Sumatra Barat secara umum mulai menunjukkan perbaikan. Namun, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam masih memerlukan penanganan khusus karena terdapat lima nagari serta sejumlah kecamatan yang terisolasi.
Suharyanto menyatakan seluruh data kebutuhan anggaran dan kerusakan ini masih bersifat dinamis.
“Data ini belum sepenuhnya akurat dan masih kita perbaiki terus,” ujarnya.
