Buruh Akan Geruduk Kantor YouTube dan Komdigi

Jakarta, FORTUNE - Gelombang protes buruh kembali memanas. Kali ini, pemicunya bukan masalah perut, melainkan dugaan pembungkaman pada ruang digital. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memastikan akan menggelar aksi massa besar-besaran pada Rabu, 28 Januari 2026.

Sasaran aksi kali ini spesifik: kantor YouTube Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hingga Istana Negara.

Langkah ini diambil sebagai respons keras atas penutupan kanal YouTube resmi milik Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Penutupan tersebut dinilai dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan yang memadai.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa kanal YouTube tersebut merupakan instrumen vital bagi organisasi. Selama ini, platform itu menjadi sarana komunikasi, penyampaian sikap politik, serta edukasi publik terkait isu ketenagakerjaan. Hilangnya akses tersebut memicu kekecewaan mendalam.

“Tiba-tiba, YouTube resminya Partai Buruh di-banned. Tidak bisa lagi digunakan oleh YouTube. Tanpa alasan yang jelas kita minta dihidupkan kembali,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (26/1).

Kejanggalan waktu penutupan menjadi sorotan utama. KSPI mencatat bahwa penutupan kanal terjadi bertepatan dengan momen penting, yakni pelaksanaan Kongres Partai Buruh. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai jaminan kebebasan berpendapat.

“Begitu pula FSPMI ofisial, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Pada saat Kongres Partai Buruh, ini ada apa ini Komdigi?” kata Iqbal.

Dia mencurigai adanya korelasi antara penutupan kanal dengan sikap kritis organisasi terhadap kebijakan pemerintah. Ia menekankan kritik yang selama ini disampaikan serikat buruh selalu bersifat konstruktif demi perbaikan regulasi.

“Apakah karena KSPI bersama Partai Buruh yang kritis konstruktif membangun, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan perburuhan, atau ada persoalan demokrasi yang kembali mundur mengekang pemberangusan kebebasan berpendapat melalui media sosial?” gugatnya.

Selain isu demokrasi digital, aksi 28 Januari nanti juga membawa agenda ekonomi yang tak kalah mendesak. Massa buruh menyoroti ketidakadilan dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

KSPI menilai kebijakan UMSP saat ini tidak mencerminkan biaya hidup riil dan terkesan diskriminatif. Said Iqbal mencontohkan kasus di DKI Jakarta, dengan UMSP sektor otomotif hanya diterapkan secara terbatas pada kelompok usaha tertentu, seperti Grup Astra.

“Dalam penetapan UMSP DKI, di situ hanya diberikan kepada, sebagai contoh ya, kelompok Astra. Ini pemerintah ngurusin perusahaan Astra atau perusahaan se-DKI? Masa upah minimum sektoral hanya untuk kelompok Astra, otomotif. Bagaimana dengan otomotif Mitsubishi? Bagaimana dengan otomotif Yamaha?” ujarnya.

Menurut KSPI, pembatasan kebijakan upah sektoral ini berpotensi menciptakan ketimpangan parah antarpekerja pada industri yang sama.

Oleh karena itu, buruh mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pengupahan tersebut, sekaligus menuntut pemulihan hak berekspresi mereka di ruang digital yang kini tengah terancam.