Tuntutan Serikat Buruh di Meja Prabowo: Dari Hapus Outsourcing Hingga Tarif Ojol
- Prabowo bertemu dengan pimpinan serikat buruh untuk membahas tuntutan dan agenda strategis.
- Buruh mendesak pembahasan tiga paket undang-undang.
- Prabowo merespons cepat usulan buruh dengan berkomitmen mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset.
Jakarta, FORTUNE - Pimpinan dari tiga konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia mengajukan enam tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Senin (1/9) malam. Tuntutan tersebut mencakup isu-isu strategis mulai dari penghapusan sistem alih daya (outsourcing), penghapusan tarif aplikasi ojek online (ojol), hingga reformasi sistem perpajakan.
Pertemuan ini digelar setelah aksi unjuk rasa buruh yang berlangsung selama beberapa hari terakhir. Prabowo merespons dengan cepat beberapa usulan dan berjanji akan mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen penting pemberantasan korupsi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban.
Said Iqbal memaparkan enam isu utama yang menjadi perhatian kaum buruh.
Pertama, mendesak pembahasan tiga paket legislasi: RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan reformasi pemilu.
Kedua, menghapus potongan tarif aplikasi sebesar 10 persen yang dibebankan kepada pengemudi ojek online. Menurut serikat buruh, potongan ini merugikan penghasilan pekerja.
Ketiga, pembentukan satuan tugas khusus untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam stabilitas ekonomi pekerja.
Keempat, menuntut penghapusan sistem outsourcing dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Kelima, melakukan reformasi sistem perpajakan. Buruh menolak pengenaan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, dan dana Jaminan Hari Tua (JHT).
Keenam, menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan untuk memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pekerja.
"Ada isu yang harus segera ditindaklanjuti, terutama soal tarif ojol, PHK, dan outsourcing," kata Iqbal. Ia menambahkan bahwa pembahasan undang-undang akan membutuhkan proses lebih panjang.
Terkait RUU Perampasan Aset, Prabowo disebut menunjukkan komitmen kuat.
“Beliau bahkan meminta dukungan kami untuk mendesak DPR dan partai politik agar RUU ini segera masuk pembahasan,” ujar Said Iqbal.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Gani menegaskan bahwa gerakan buruh memberikan dukungan penuh kepada Prabowo, tapi menekankan posisi buruh yang independen.
“Kami mendukung demonstrasi yang damai, tapi kami menolak perusuh yang ingin mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Presiden sendiri berjanji ruang demokrasi tetap terjaga,” kata Andi Gani saat menyampaikan keterangan pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Selasa (2/9).
Said Iqbal juga menyoroti gaya hidup mewah para pejabat yang mencederai rasa keadilan sosial, terutama di tengah tantangan ekonomi seperti upah murah dan tingginya angka PHK yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, demonstrasi tetap menjadi sarana konstitusional yang harus dijaga.
“Demonstrasi adalah cara konstitusional yang harus dijaga. Tentu konstruktif, damai, dan anti-anarkis. Pada titik ini Presiden setuju,” kata Said Iqbal.
