Prabowo Minta Bangun Penyimpanan BBM untuk 3 Bulan Ketahanan Energi
Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian ESDM membangun fasilitas penyimpanan BBM baru agar ketahanan energi nasional meningkat.
Saat ini kapasitas penyimpanan BBM Indonesia hanya sekitar 20–25 hari.
Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi gangguan pasokan global melalui diversifikasi impor dan penerapan Perpres No. 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi.
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakselerasi pembangunan fasilitas penyimpanan BBM baru guna memperkuat kedaulatan energi nasional. Menurutnya, Indonesia sudah harus mampu mencukupi kebutuhan domestik selama tiga bulan.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3). Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan selama ini kapasitas penampungan BBM nasional masih sangat terbatas dan belum mencapai level ideal.
“Kemampuan daya tampung nasional maksimal hanya sekitar 25 hari. Sehingga cadangan nasional minimal 20 sampai 23 hari. Sekarang BBM kita 23 hari, jadi masih di atas standar minimal,” kata Bahlil usai mengikuti rapat tersebut, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Bahlil, hambatan fundamental dalam memperpanjang napas ketahanan energi bukan pada ketersediaan stok, melainkan pada absennya infrastruktur penyimpanan yang memadai. Presiden pun meminta agar pembangunan fasilitas simpan ini segera direalisasikan.
“Sekarang arahan Bapak Presiden, segera kita membangun storage. Bukan kita tidak punya cadangan, tapi mau isi taruh di mana? Kita tidak punya storage yang cukup,” ujar mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM tersebut.
Pemerintah tengah mengkaji sejumlah titik lokasi, dengan wilayah Sumatra menjadi salah satu kandidat utama. Keberadaan fasilitas baru ini diproyeksikan bakal mentransformasi ketahanan energi Indonesia agar selaras dengan target penyediaan stok hingga 90 hari.
Di sisi lain, otoritas energi juga mewaspadai potensi disrupsi pasokan akibat memanasnya tensi geopolitik global. Meskipun pasokan untuk 1–2 bulan ke depan dinyatakan aman, pemerintah telah menyiapkan skema mitigasi melalui diversifikasi sumber impor minyak mentah.
“Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu. Tapi kalau perangnya lama pasti akan berdampak. Sampai 1–2 bulan ke depan insya Allah clear,” ujar Bahlil.
Untuk menekan risiko distribusi di kawasan Timur Tengah, pemerintah berencana memprioritaskan impor bensin dari mitra di kawasan Asia Tenggara.
Saat ini, tata kelola cadangan energi nasional berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE). Regulasi ini mengamanatkan ketersediaan stok bensin, LPG, dan minyak bumi setara 30 hari kebutuhan.
Meski demikian, absennya Strategic Petroleum Reserve (SPR) masih menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, sebelumnya menekankan bahwa cadangan yang ada saat ini mayoritas merupakan cadangan operasional badan usaha untuk distribusi harian, bukan cadangan strategis negara.
Keterbatasan penyimpanan inilah yang memaksa kapasitas simpan nasional mentok pada koridor 20–25 hari. Angka tersebut masih terpaut jauh dari standar internasional yang umumnya mewajibkan ketahanan energi pada koridor 60-90 hari guna menjamin stabilitas ekonomi saat terjadi krisis global.
