Soal Kemungkinan Kenaikan Harga BBM, Airlangga: Kita Monitor Dulu
- Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan masih memantau situasi geopolitik global sebelum memutuskan kemungkinan kenaikan harga BBM di dalam negeri.
- Airlangga menegaskan Pertamina sudah memiliki MOU dengan sejumlah perusahaan untuk menjaga pasokan energi agar kebutuhan nasional tetap aman meski kondisi global bergejolak.
- Anggota DPR Mufti Anam mengkritik kenaikan harga BBM per 1 Maret 2025 yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat menjelang Ramadan dan berpotensi memperberat beban rakyat.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah masih memantau perkembangan situasi geopolitik global sebelum mengambil keputusan terkait kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Geopolitik kita lihat saja. Perang ini baru beberapa hari, kita lihat berapa jauh perangnya dan berapa harga BBM,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (3/3).
Terkait langkah antisipasi, Airlangga menyebut pemerintah akan menyesuaikan dengan situasi yang berkembang.
Ia juga menyampaikan bahwa Pertamina telah memiliki nota kesepahaman (MOU) dengan sejumlah perusahaan untuk menjaga pasokan energi, sehingga opsi pengadaan tetap tersedia sesuai kebutuhan.
Di samping itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Mufti Anam, menyatakan kritiknya terhadap kebijakan Pertamina yang menaikkan harga BBM pada 1 Maret 2025. Menurutnya, kenaikan harga di tengah Ramadan bukan menjadi langkah yang tepat
“Saat daya beli rakyat sedang tertekan, gelombang PHK masih terjadi, dan harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik menjelang Lebaran, kebijakan seperti ini justru menambah beban psikologis dan ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya ketika dihubungi Fortune Indonesia, Selasa (3/3).
Menurutnya, dampak kenaikan BBM bersifat sistemik dan tidak berhenti pada harga di SPBU, melainkan adanya kenaikan ongkos angkut, distribusi, hingga harga sembako yang juga perlu diperhatikan.
“Ujungnya, rakyat yang paling merasakan dampaknya,” tekannya.
Ia juga menilai bahwa penyesuaian harga yang berlaku per 1 Maret tersebut bukan semata menjadi respons atas dinamika konflik di Timur Tengah.
“Karena faktanya, per 1 Maret harga sudah dinaikkan. Artinya, keputusan ini sudah direncanakan sebelumnya. maka di mana sensitivitas sosialnya, Mengapa momentum Ramadhan tidak menjadi pertimbangan serius,” tegasnya.
Menurutnya, sejumlah negara tetangga pun belum tergesa-gesa menaikkan harga BBM. Sehingga, Indonesia dinilai tidak perlu terlalu reaktif dalam menyikapi konflik tersebut.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah ketenangan kebijakan, bukan keputusan yang justru memicu kepanikan pasar,” ungkapnya.
Sebagai BUMN, Mufti Anam menegaskan bahwa Pertamina bukan sekadar entitas bisnis. Pertamina mengemban mandat konstitusi untuk memastikan energi terjangkau bagi rakyat.
“Di tengah situasi global yang tidak pasti, yang harus diperkuat adalah perlindungan kepada masyarakat, bukan penyesuaian harga yang terasa sepihak,” tutupnya.
