- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
- Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
- Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
Daftar Menteri yang Terkena Reshuffle Kabinet Merah Putih, Siapa Saja?
Intinya sih...
- Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle pada lima menteri dalam Kabinet Merah Putih
- Menteri yang kena reshuffle antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.
- Presiden Prabowo Subianto juga melantik menteri baru untuk Kementerian Haji dan Umrah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Presiden Prabowo Subianto resmi merombak atau me-reshuffle lima menteri dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Total ada lima pejabat baru yang dilantik di Istana Negara, Jakarta pada Senin (8/9).
Pelantikan dan pengangkatan pejabat ini telah tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Berikut daftar menteri yang kena reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Ada lima menteri yang kena reshuffle di Kabinet Merah Putih
Sejumlah kementerian mengalami perombakan atau reshuffle Kabinet. Total ada lima kementerian di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi telah mengkonfirmasi adanya reshuffle kabinet pada Senin (8/9).
Prasetyo menyebutkan bahwa reshuffle ini dilakukan atas berbagai pertimbangan dan masukan evaluasi. Berikut jajaran menteri yang kena reshuffle.
Presiden Prabowo Subianto melantik lima menteri dan wamen baru
Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029. Adapun daftar menteri dan wakil menteri yang dilantik, yaitu:
- Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
- Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Muhtarudin
- Menteri Haji dan umrah: Mochamad Irfan Yusuf
- Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan diketahui masih kosong. Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti Budi Gunawan secara definitif. Sementara itu, pengganti Dito masih berada di luar kota sehingga berhalangan hadir dalam acara pelantikan.
Kementerian Haji dan Umrah resmi dilantik
Tidak hanya melakukan reshuffle kabinet, Presiden Prabowo Subianto juga melantik menteri dan wakil menteri untuk Kementerian Haji dan Umrah usai Undang-Undang haji dan Umrah disahkan DPR beberapa waktu lalu.
Kementerian baru tersebut hadir untuk mengoptimalkan layanan ibadah haji dan umrah dalam berbagai aspek.
Semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah berada di satu koordinasi melalui Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan proses pelayanan sesuai standar internasional serta terlindungi dari praktik penipuan.
Demikian daftar menteri yang kena reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Perombakan ini diharapkan dapat membawa sinergi dan pertumbuhan positif pada masing-masing kementerian. Semoga bermanfaat!
FAQ seputar reshuffle
- Kenapa Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih?Alasan reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan ini disebut berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Presiden Prabowo Subianto.
- Bagaimana hasil reshuffle Kabinet Merah Putih?Total ada lima Menteri yang di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto dan ada satu menteri baru yang dilantik pada Senin (8/9).
- Kenapa Kementerian Haji dan Umrah dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto?Pelantikan Kementerian Haji dan Umrah disebut dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah
