Dampak Judi Online Gerogoti Ekonomi Keluarga hingga Pertahanan Digital Nasional
Judi online disebut telah memasuki fase darurat, menyasar 200.000 anak hingga 11 September 2026 dan menggerus ekonomi keluarga melalui utang, kehilangan aset, konflik, serta masalah hukum.
Komdigi menangani 358 batch aduan mencakup 1.801 URL sejak Februari 2025, sementara pemberantasan dinilai memerlukan koordinasi Komdigi, polisi, OJK, PPATK, imigrasi, dan lembaga terkait.
Vaksincom menemukan sembilan situs resmi di delapan provinsi mengiklankan judi online pada Oktober 2026, termasuk tujuh situs akademik; Safenet menilai bandar dan jaringan pembayaran masih luput ditindak.
Jakarta, FORTUNE – Fenomena judi online di Indonesia telah mencapai fase darurat dengan menyasar 200.000 anak sejak awal tahun hingga 11 September 2026, sekaligus mengancam ketahanan ekonomi keluarga, sektor pendidikan, hingga sistem pengawasan instansi negara.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyatakan peredaran judi online bukan lagi krisis di ruang digital, tapi telah merusak stabilitas ekonomi masyarakat. Ketika pendapatan atau bantuan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga teralihkan ke aktivitas perjudian, dampaknya bereskalasi menjadi jeratan utang, kehilangan aset, gangguan pekerjaan, konflik keluarga, hingga persoalan hukum.
"Di balik jutaan konten yang kita tangani ada kehidupan masyarakat yang harus dijaga. Ada penghasilan keluarga, masa depan anak, dan kehidupan sosial yang dapat terdampak. Itu sebabnya perlawanan terhadap judi online harus terus kita lakukan bersama," kata Meutya melalui keterangan resmi yang dikutip Senin (12/10).
Komdigi telah menangani 358 batch aduan yang mencakup 1.801 URL sepanjang periode Februari 2025 hingga 11 September 2026. Mekanisme ini dijalankan guna memastikan platform menindaklanjuti laporan serta menjalankan kewajiban moderasi terhadap konten yang melanggar ketentuan.
Meski demikian, penetrasi judi online kian menggerogoti berbagai instansi, termasuk TNI dan Polri. Selain paparan terhadap anggota kepolisian, muncul dugaan penggunaan rumah dinas di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur, sebagai lokasi peladen judi online.
Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menekankan perlunya kolaborasi antarlembaga demi mengawasi dan memberantas praktik liar judi online.
"Karena keterbatasan cakupan dan kewenangan, perlukoordinasi antarlembaga seperti Komdigi, Kepolisian, OJK, PPATK, imigrasi dan lembaga terkait untuk menghadapi aktivitas judol ini," kata Alfons.
Kerentanan sistem juga tecermin pada temuan Vaksincom pada Oktober 2026. Sebanyak sembilan situs resmi institusi di delapan provinsi terdeteksi mengiklankan judi online. Tujuh di antaranya ditemukan pada situs jurnal ilmiah dan repositori karya ilmiah yang diakses oleh pelajar serta mahasiswa.
Alfons menyatakan penyebab kondisi tersebut adalah adanya penyusup yang menembus sistem instansi pemerintah dan kampus.
"Ini bukan ulah iseng satu-dua orang, melainkan penyusupan massal oleh kelompok yang sengaja berburu situs dengan domain tepercaya untuk dijadikan papan iklan judol gratis," kata Alfons.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Nenden Sekar Arum, pada sebuah hasil riset CELIOS menyatakan penanganan judi online masih menjadi tugas rumah pemerintah.
Sekar menilai terjadi logika terbalik di ruang digital: warga diwajibkan melakukan registrasi biometrik dan verifikasi usia melalui KTP atau pemindaian wajah, sementara bandar judi online dan jaringan pembayarannya justru luput dari tindakan. Oleh karena itu, ia menyuarakan secara tegas agar praktik judi online segera dimusnahkan dari Indonesia.
