DMSI Prediksi Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO Pada Mei Nanti

Selain itu, Perum Bulog dan Holding BUMN Pangan ID Food yang ditugaskan untuk melakukan distribusi minyak goreng curah akan memuluskan kebijakan pemerintah.

Sebab, berdasarkan hitungan DMSI, BUMN harus menyiapkan modal kerja sekitar Rp3,5-3,7 triliun untuk menjalankan distribusi minyak goreng curah hingga ke pelosok Indonesia. Untuk asal dananya, perkiraan Sahat tak mungkin diambil dari APBN, tapi sangat mungkin dari pinjaman bank dengan bunga murah.

"Sehingga produsen minyak goreng jadinya tidak ada keraguan dalam payment, dan mereka bisa memasok sehingga akan berhasil. Saya kira enggak perlu lama-lama. Setelah Lebaran akan banjir di pasar," katanya.
 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasi), Gulat Manurung, mengatakan produsen minyak sawit seperti Sinar Mas, Musim Mas dan yang lainnya sejatinya memiliki stok minyak goreng curah melimpah. Akan tetapi, kendalanya ada pada distribusi.

“Distributor tidak mau membawa minyak goreng itu. Sebab, dari pabrik saja sudah Rp12.500, tapi pemerintah harus jual Rp14.000. Jadilah langka,” ungkap Gulat.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) telah disahkan pada 27 April 2022.

Melalui aturan tersebut, Mendag mengatur larangan sementara Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO.

CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri itu.

Selain itu, eksportir sementara dilarang mengekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana dimaksud. Larangan sementara ekspor berlaku juga atas pengeluaran dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk tujuan ke luar daerah pabean.

Terdapat 12 kode HS yang masuk dalam pelarangan ekspor tersebut dan telah diatur secara terperinci dalam Permendag 22 Tahun 2022. Lebih lanjut, dalam aturan ini, Kemendag menegaskan juga akan memberikan sanksi bagi setiap eksportir yang melakukan pelanggaran. 

Jangka waktu larangan akan dievaluasi secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.