DPR Setuju Pagu Definitif Kemenparekraf pada 2025 Sebesar Rp1,77 T

Pada Juni lalu, Kemenparekraf/Baparekraf mengajukan tambahan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp3,05 triliun untuk menghadirkan program-program yang mampu mengembangkan dan memajukan sektor parekraf Indonesia.

"Saya berprasangka baik saja dengan permintaan penambahan [anggaran] dan rekan-rekan di [Badan Anggaran DPR] akan berjuang. Akhirnya ini akan berakhir dengan baik untuk semua,” katanya, Rabu (5/6).

Wakil Sandiana, Angela Tanoesoedibjo, menyatakan bahwa pagu indikatif untuk tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya yang sebesar Rp1,79 triliun memang sangat jauh dari pagu anggaran 2024 yang mencapai Rp3,53 triliun, atau turun sampai 49,96 persen.

Adapun tambahan yang diajukan, kata Angela, merupakan upaya untuk mengawal rancangan rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.

“Sasaran pembangunan parekraf 2025 adalah meningkatkan persentase PDB (produk domestik bruto) pariwisata sebesar 4,6 persen, pencapaian nilai devisa pariwisata sebesar US$22,1 miliar, dan meningkatkan proporsi PDB ekraf menjadi 7,92 persen," ujarnya.

Dalam rapat kerja terakhirnya bersama Komisi X DPR, Sandiaga melontarkan apresiasinya pada kerja sama kedua belah pihak selama ini. Salah satu yang ia singgung adalah penciptaan kembali lima juta lapangan kerja yang hilang akibat pandemi Covid-19.

"Kita bisa menciptakan produk-produk baru seperti desa wisata, produk ekonomi kreatif yang sekarang jadi tulang punggung dalam kehidupan [masyarakat],” ujarnya.

Sandiaga yakin bahwa kerja sama antarlembaga yang baik ini bisa berlanjut sampai seterusnya, terutama pada pemerintahan berikutnya. 

“Parekraf adalah sektor yang paling ampuh dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja,” katanya.

Menanggapi penyampaian Kemenparekraf, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, berharap alokasi anggaran yang ada dapat dimaksimalkan. 

"Kami dari meja pimpinan tetap berharap alokasi anggaran yang ada ini tetap dimaksimalkan untuk mencapai target-target prioritas nasional dan kementerian," katanya.