Amankan Cadangan Pangan, Tiga BUMN Dapat Subsidi Bunga Pinjaman

Jakarta, FORTUNE - Aturan mengenai skema pendanaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) resmi diterbitkan. Melalui aturan tersebut, BUMN Pangan yang mendapat penugasan untuk pengadaan CPP bakal mendapatkan subsidi bunga pinjaman.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Aturan ini resmi diteken pada 1 November 2022. Melalui beleid ini, subsidi bunga pinjaman diberikan kepada Bulog dan BUMN Pangan.

“Pemerintah dapat memberikan subsidi bunga perbankan kepada BUMN Pangan pengelola CPP, di antaranya Perum Bulog, ID Food, dan PTPN. Mengenai mekanisme pengadaan atau pembelian CPP dilaksanakan sesuai ketentuan NFA,” kata Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam keterangannya, Selasa (13/12).

Aturan tersebut juga mengatur tata cara pelaksanaan pemberian subsidi bunga pinjaman oleh pemerintah untuk pengadaan CPP yang meliputi 11 komoditas strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Pendanaan ini akan melibatkan Bank Himbara, karena aturannya menyatakan penyalur pendanaan merupakan lembaga keuangan yang berbentuk BUMN.

Prosesnya, kata Arief, akan dilakukan secara business-to-business antara Himbara dengan BUMN Pangan.

Arief mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Himbara, dan BUMN Pangan untuk percepatan.

Ia menegaskan BUMN Pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah terus berupaya meningkatkan stok CPP. Berdasarkan data yang dihimpun NFA, stok CPP paling tinggi per 12 Desember 2022 adalah beras sekitar 455 ribu ton yang dimiliki Bulog. Jumlah tersebut terbagi ke dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 249 ribu ton dan beras komersial 206 ribu ton.

Komoditas lainnya setelah beras adalah gula pasir 296 ribu ton: dimiliki PTPN 263 ribu ton, ID Food 25 ribu ton, dan Bulog 8 ribu ton. Ada juga daging ruminansia 23 ribu ton dan minyak goreng 24 ribu kilo liter.

“CPP yang sudah rutin disiapkan adalah beras. Selain itu ada juga gula karena BUMN punya kebun dan pabriknya. Ke depannya, skema pendanaan ini akan memperkuat peran BUMN Pangan sebagai off taker yang hadir di tengah para petani, peternak, dan nelayan untuk melakukan penyerapan dalam rangka menjaga harga dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

NFA meminta tiga BUMN Pangan tersebut segera masuk dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan CPP agar tahun depan tidak lagi terjadi perulangan masalah keterbatasan stok CPP.

Arief menjelaskan telah terjadi pembagian dalam pengadaan CPP dan Bulog akan berfokus pada beras, jagung, serta kedelai. Sisanya—seperti bawang merah, bawang putih, cabe merah keriting, cabe rawit merah, daging sapi, ayam, telur, dan gula konsumsi—ditugaskan kepada ID Food dan PTPN.

Direktur Utama ID Food, Frans Tambunan, menyatakan siap bersama-sama NFA memperkuat CPP sebagai instrumen pengendalian harga. Berdasarkan pengalaman, kondisi naik turun harga sangat bergantung pada permintaan dan penawaran.

"Dan, yang paling penting adalah kepemilikan stok pemerintah: berapa persen pemerintah bisa masuk market share-nya," katanya.