Erick Thohir Serahkan Bina Karya Jadi Milik Badan Otorita IKN
Kendalinya tidak lagi di bawah Kementerian BUMN.
Gentong yang berisi tanah dan air dari seluruh provinsi se-Indonesia. (ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak)Jakarta, FORTUNE - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memastikan proses pengalihan BUMN PT Bina Karya (Persero) sebagai badan usaha milik Badan Otorita IKN telah selesai. Artinya, kendalinya tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN.
Menurut Erick, ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung pembangunan di IKN Nusantara. Pada saat yang sama, Badan Otorita IKN membutuhkan satu badan usaha.
“Rencana IKN itu salah satunya bagaimana mempunyai badan usaha yang bisa mengelola aset-aset secara transparan," kata Erick di Istana Kepresidenan, Selasa (6/12).
Jika Badan Otorita IKN membentuk satu perushaaan baru, itu hanya akan menambah panjang daftar perusahaan milik negara. Padahal, sejalan dengan transformasi BUMN, Erick mendorong pengurangan jumlah BUMN.
"Kalau membentuk baru, di BUMN masih juga banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah tidak masuk menjadi blueprint-nya BUMN. Nah, salah satunya itu diambil, saya rela," kata Erick.
Erick mengatakan Bina Karya sudah tidak lagi dalam kendali Kementerian BUMN. Nantinya, perusahaan penyedia jasa konsultan multidisiplin teknik dan manajemen itu berhubungan langsung dengan Badan Otorita IKN dan pemerintah pusat.
"Kita hanya memberikan PT-nya dan itu dijadiin tentu cangkang buat kegiatan yang di IKN dan tidak ada hubungan sama (Kementerian) BUMN lagi," ujarnya.
Peran badan usaha tersebut
Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan perlu badan usaha agar hubungan dengan pengusaha dan calon investor menjadi lebih lincah. Sementara itu, Otorita IKN akan mengatur dari sisi pemerintahannya.
Untuk memuluskan hal tersebut, tujuan dan fokus Bina Karya akan dirumuskan ulang. Salah satu upayanya, mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara.
Untuk mendekati calon investor, penjajakan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2022.
Jajak pasar diharapkan mampu menjaga kepercayaan dan keyakinan pasar, terutama para calon investor yang telah memberikan Letter of Interest untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Daftar 20 Proyek Strategis IKN Nusantara
Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah menyiapkan 20 proyek infrastruktur dalam pembangunan IKN Nusantara pada 2023. Seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2024.
Pemerintah telah menetapkan 45 Proyek Prioritas Strategis atau Major Project untuk 2022. Dari seluruh proyek tersebut, ada 13 proyek yang mendapat penekanan utama atau berstatus Highlight Major Project, salah satunya pembangunan IKN.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan total anggaran pembangunan IKN Nusantara pada 2023 mencapai Rp23 triliun yang 90 persen dari total anggarannya akan dibelanjakan oleh Kementerian PUPR.
