Pemerintah Meningkatkan Kuota Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton
Petani dapat menebus pupuk hanya menggunakan KTP.
Ilustrasi persawahan. (dok. Kementan)Jakarta, FORTUNE - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan kuota Pupuk Subsidi dari 4,7 juta ton pada 2024 menjadi 9,55 juta ton.
Penambahan kuota pupuk subsidi ini telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas (Ratas) kemarin.
"Alhamdulillah ada kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Ini kabar baik untuk petani seluruh Indonesia," kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan yang disiarkan YouTube Sekretariat Kabinet RI, Senin (26/2).
Kebijakan penambahan tersebut diharapkan dapat menghilangkan kekhawatiran para petani dalam perkara ketersediaan pupuk, ujarnya.
Para petani pun dapat menebus pupuk itu hanya dengan memakai KTP.
Amran meminta seluruh gubernur dan bupati memberi keleluasaan pada petani jika ingin menanam, karena kuota alokasi pupuk subsidi telah ditambah.
Kementerian Pertanian juga akan melakukan akselerasi tanam di Pulau Jawa untuk memitigasi dampak El Nino, lalu mengoptimalisasi lahan rawa untuk mendorong produktivitas.
Pada Maret ini, produksi tanaman padi diperkirakan mencapai 3,5 juta ton, sedangkan produksi Beras pada April dan Mei melebihi kebutuhan nasional. Karena itu, Amran memastikan stok beras akan aman.
"Insyaallah tanaman kita di bulan Desember, Januari, Februari itu kurang lebih di atas 1 juta hektare," ujarnya.
Memberikan diskon pupuk
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan diskon pupuk nonsubsidi.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan memberikan diskon pupuk nonsubsidi sebesar 40 persen. Diharapkan, dengan pemberian diskon, maka ketersediaan pupuk akan kembali masif.
"Tadi saya usulkan dan bapak Presiden menyetujui bahwa nanti pupuk non subsidi itu akan diberikan diskon. Kira-kira 40 persen sehingga kebutuhan pupuk bisa disediakan secara masif," ujarnya.
Terkait penambahan kuota pupuk subsidi, Airlangga menyebut pemerintah menambahkan anggaran hingga Rp 14 triliun. Selain itu, juga akan dilakukan perbaikan distribusi pupuk sehingga para petani bisa mendapatkan pupuk baik menggunakan KTP maupun Kartu Tani.
