Sawah 54 Ribu Ha Kebanjiran, Bantuan Gagal Panen Rp8 Juta Berlanjut
Akan disalurkan melalui dana siap pakai BNPB.
Menko PMK, Muhadjir Effendy. (dok. Kemenko PMK)Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan pemerintah kembali meneruskan pemberian bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen.
"Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah melalui BNPB akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat Banjir senilai 8 juta rupiah per hektare kepada setiap petani yang terdampak," kata Muhadjir dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (20/2).
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023.
Terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen (puso) akibat banjir, dengan total lahan terdampak sekitar 54.000 hektare.
Bantuan puso tersebut, kata Mujadjir, akan disalurkan melalui dana siap pakai milik BNPB senilai lebih dari Rp200 miliar.
Ada perubahan dalam penyaluran bantuan
Muhadjir menjelaskan bahwa untuk penanganan puso 2024, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dengan cakupan yang diperluas menjadi 1 juta hektare.
Jika dahulu hanya mencakup sawah yang puso akibat banjir, kini diperluas bagi petani yang mengalami kekeringan akibat El Nino maupun hama. Namun, usulan ini masih harus dibahas lebih lanjut dengan menyesuaikan kesiapan fiskal Indonesia.
"Jadi, tidak hanya puso akibat banjir, tetapi juga kekeringan maupun karena hama. Preminya Rp10 juta per hektare yang diusulkan oleh Pak Mentan, nanti akan kita bahas lebih lanjut sesuai dengan kesiapan fiskal kita," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memulai penyaluran bantuan gagal panen di Grobogan, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1). Bantuan puso senilai Rp 8 juta per hektare itu disalurkan pertama kali di beberapa wilayah Jawa Tengah, seperti Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, dan Demak.
"Itu biaya produksi, [ya]. Nanti, moga-moga bapak ibu dalam 3-4 bulan yang akan datang segera panen, kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan resminya saat memberikan sambutan di Grobogan.
