Jakarta, FORTUNE — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat penggunaan anak perusahaan dan afiliasi dalam kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara.
Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 yang berlaku sejak 18 September 2026, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib mengantongi izin resmi pemerintah sebelum melibatkan entitas anak, afiliasi, hingga pihak yang terikat hubungan penerima manfaat akhir (beneficial owner).
Kebijakan ini membatasi ruang gerak perusahaan tambang untuk menunjuk langsung entitas di dalam satu kelompok usaha. Evaluasi penggunaan jasa pertambangan kini turut memperhitungkan struktur kepemilikan serta hubungan pengendalian, sehingga entitas yang secara formal terpisah tetapi memiliki beneficial owner yang sama tetap terikat aturan ini.
“Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batubara tanpa persetujuan Menteri,” demikian bunyi diktum kedua aturan yang ditandatangani Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, tersebut.
Kendati demikian, pemerintah memberikan pengecualian untuk kondisi tertentu, khususnya bagi pemegang IUP atau IUPK yang sedang menjalankan penugasan negara. Pengecualian ini mencakup pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (smelter), kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara, serta pemenuhan kebutuhan mineral dan batu bara untuk dalam negeri.
Untuk mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anak usaha atau afiliasi dalam skema pengecualian tersebut, pelaku usaha wajib menyampaikannya kepada Menteri ESDM atau gubernur—sesuai dengan kewenangan penerbitan IUP. Pemerintah menetapkan batas waktu pemrosesan persetujuan paling lama 14 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Batas masa berlaku izin diatur pada diktum ketujuh Kepmen tersebut, yakni disesuaikan dengan bidang dan subbidang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang diajukan.
“Berlaku sampai dengan berakhirnya izin Usaha Jasa Pertambangan anak perusahaan dan/atau afiliasi,” demikian bunyi ketentuan tersebut.
Kepmen ini juga menyediakan mekanisme perbaikan jika terjadi kesalahan administratif atau evaluasi dalam proses penerbitan maupun penolakan persetujuan oleh Menteri atau gubernur.
Ketentuan anyar ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, pemegang kontrak/perjanjian, pemegang Kontrak Karya (KK), serta pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Seiring bertandatangannya Kepmen 365/2026, Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Usaha Jasa Pertambangan resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.