Anggaran Pembangunan SDM di Indonesia Besar, Mengapa Butuh Utang?

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan anggaran pemerintah untuk membangun rumah sakit dan sekolah di Indonesia sangat besar. Namun, kata dia, pinjaman dari lembaga multilateral tetap dibutuhkan sebagai katalis untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan dan pendidikan.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberi sambutan dalam acara Launching Ceremony of the 2022-2025 Islamic Development Bank (IsDB) Group Member Country Partnership Strategy for Indonesia, Selasa (19/07)

"Jadi, dalam hal ini saya berharap bahwa Islamic Development Bank (IsDB) financing tidak menggantikan tetapi lebih sebagai peran katalis yang baik dalam mencoba meningkatkan hasil output pendidikan serta kesehatan di Indonesia," ujarnya.

Pun demikian, lanjut Sri Mulyani, reformasi struktural juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Sebab, seringkali pembiayaan dari IsDB dalam membantu membangun infrastruktur tidak membuahkan hasil yang optimal tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah.

"Banyak dari fokus ISDB dalam bentuk bangunan dalam hal ini seperti membangun kampus, sekolah, atau kesehatan tidak dapat mencapai hasil yang baik dari segi kualitas pendidikan dan kesehatan, kecuali jika kita juga memperbaiki kebijakan. Seperti memperbaiki kurikulum dan memastikan peningkatan layanan kesehatan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara juga membeberkan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah resesi terjadi di Indonesia. Pasalnya, kenaikan suku bunga acuan, pengetatan likuiditas serta lonjakan harga pangan dan energi membuat ancaman pelemahan ekonomi kian nyata dan menghantui berbagai negara.

"Saya berharap dalam kasus ini, Indonesia akan dapat terus menavigasi tantangan tambahan lainnya untuk ekonomi kita dan sekarang dalam ekonomi global," terangnya. 

Strategi pertama yang disiapkan Indonesia adalah membenahi berbagai masalah struktural termasuk kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, produktivitas, dan daya saing.

Memang, kata Bendahara Negara, tugas tersebut tak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam hal sumber daya manusia, misalnya, dibutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan perbaikan melalui pendidikan serta penelitian dan inovasi. Namun hal tersebut harus terus dilakukan dengan konsisten dalam jangka menengah panjang. 

"Agar kita dapat menyikapi kualitas hasil pendidikan yang diukur antara lain dari nilai PISA kita harus mereformasi sistem pendidikan di Indonesia. Dan itulah yang sekarang sedang dilakukan, bukan hanya dalam hal kurikulum tetapi juga dalam hal cara kita akan mengajar dan melibatkan antara dunia pendidikan dan industri melalui apa yang kita sebut merdeka belajar," jelasnya. 

Strategi kedua reformasi sistem kesehatan. Menurut Sri Mulyani, pandemi yang melanda dua tahun belakangan telah membuka aspek reformasi lain yang perlu dilakukan pada sistem kesehatan.

"Indonesia menjadi negara di antara beberapa negara di dunia yang berhasil mengelola pandemi, jika Anda mengukurnya di semua indikator. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita telah selesai dengan sistem kesehatan kita," tuturnya.

Ia juga berujar bahwa menghadapi ancaman pandemi, yang kini diikuti oleh ancaman baru seperti inflasi bukan lah tugas yang mudah bagi negara sebesar Indonesia. Karena itu dibutuhkan kolaborasi lebih erat antar negara serta lembaga multilateral dalam menghadapinya bersama-sama.

"Ini dengan sendirinya akan menciptakan tambahan yang sangat, sangat berpotensi mengganggu banyak perekonomian, terutama mereka yang sudah dalam situasi yang sangat rapuh," ungkap Sri Mulyani.