Mudik Lebaran 2026 Dibayangi Krisis Energi & Keselamatan Transportasi
Jakarta, FORTUNE - Menjelang arus mudik Lebaran 2026, sistem transportasi nasional dinilai menghadapi dua tantangan besar sekaligus, yakni potensi tekanan energi akibat lonjakan harga minyak dunia serta lemahnya aspek keselamatan transportasi darat.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Djoko Setijowarno, akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Ia menilai ketegangan geopolitik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Kondisi ini diperkirakan menambah beban masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik, terlebih Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Data menunjukkan konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sedangkan produksi dalam negeri hanya sekitar 860 ribu barel per hari. Kesenjangan tersebut membuat sektor transportasi nasional sangat sensitif terhadap gejolak harga energi global.
“Di ambang Mudik Lebaran 2026, lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan global menjadi alarm bagi ketahanan energi nasional. Krisis ini mencerminkan rapuhnya sistem transportasi Indonesia yang terlalu bergantung pada BBM fosil dan terus mengabaikan urgensi pengembangan angkutan umum,” ujar Djoko, dalam pesan tertulis kepada Fortune Indonesia, Selasa (10/3).
Sementara itu, Kementerian Perhubungan memperkirakan mobilitas masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total populasi Indonesia.
Pergerakan pemudik terbesar diperkirakan berasal dari Jawa Barat dengan 30,97 juta orang, diikuti Jakarta sebanyak 19,93 juta orang dan Jawa Timur 17,12 juta orang. Adapun tujuan utama perjalanan diproyeksikan menuju Jawa Tengah sebanyak 38,71 juta orang, disusul Jawa Timur 27,29 juta orang dan Jawa Barat 25,09 juta orang.
Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai moda transportasi. Di antaranya sekitar 31 ribu unit bus dengan kapasitas 1,25 juta penumpang, 829 kapal laut berkapasitas 3,26 juta orang, serta 255 kapal penyeberangan yang dapat mengangkut 6,15 juta penumpang dan sekitar 770 ribu kendaraan. Selain itu, tersedia pula 392 pesawat serta 3.821 sarana kereta api guna mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik. Namun, Djoko menilai dominasi penggunaan kendaraan pribadi masih menjadi persoalan mendasar dalam sistem transportasi nasional.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan sektor transportasi merupakan konsumen BBM terbesar dengan porsi mencapai 52 persen atau sekitar 276,6 juta barel per tahun. Sementara sektor industri menyerap 34 persen, ketenagalistrikan 8 persen, dan penerbangan sekitar 6 persen.
Data lain dari Kementerian ESDM juga mencatat sekitar 93 persen konsumsi BBM digunakan oleh kendaraan pribadi, terdiri dari 53 persen mobil dan 40 persen sepeda motor. Sebaliknya, truk hanya menyerap sekitar 4 persen dan angkutan umum sekitar 3 persen. “Kenaikan harga minyak global berpotensi menjadi uji ketahanan bagi sistem transportasi Indonesia yang sejauh ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan ketergantungan tinggi pada BBM fosil,” katanya.
Ia menilai pengembangan transportasi publik harus menjadi prioritas pemerintah guna menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. “Sudah saatnya transportasi publik ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional agar penggunaan energi menjadi lebih efisien,” ujarnya.
Selain persoalan energi, Djoko juga menyoroti kondisi keselamatan transportasi yang dinilai masih memprihatinkan.Hasil rampcheck Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Tengah pada Januari 2026 menunjukkan dari 92 bus pariwisata yang diperiksa di sejumlah destinasi wisata, sebanyak 57 kendaraan atau sekitar 62 persen ditemukan melanggar ketentuan.
Pelanggaran tersebut didominasi masalah teknis kendaraan, disusul persoalan administrasi seperti tidak memiliki KPS, dokumen yang telah kedaluwarsa, hingga izin operasional yang tidak lagi berlaku.
“Pemangkasan anggaran keselamatan di tingkat regulator memiliki efek domino yang sangat serius bagi operasional bus wisata di lapangan. Ketika pengawasan melemah, celah bahaya akan terbuka lebar,” kata Djoko.
Menurutnya, pengurangan anggaran dapat berdampak pada melemahnya pengawasan uji berkala kendaraan, menurunnya frekuensi rampcheck, serta berkurangnya pelatihan keselamatan bagi pengemudi angkutan.
Selain itu, sistem pengawasan digital seperti Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (Spionam) juga berisiko terganggu apabila dukungan anggaran untuk pemeliharaan sistem dan verifikasi data di lapangan menurun.
Persoalan lain yang disoroti adalah keselamatan di perlintasan sebidang antara jalan dan rel kereta api. Sebagian besar kecelakaan di lokasi tersebut terjadi di perlintasan tanpa penjagaan. Sepanjang 2025 hingga awal 2026 tercatat 18 kasus truk menabrak kereta api di berbagai wilayah.
Djoko menilai keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi kesejahteraan penjaga perlintasan, yang dalam banyak kasus masih menerima honor di bawah standar upah minimum. “Pada akhirnya, mengabaikan pengembangan transportasi umum dan memangkas anggaran keselamatan adalah langkah mundur yang berisiko fatal,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah memperkuat kebijakan transportasi publik sekaligus meningkatkan pengawasan keselamatan agar mobilitas masyarakat selama mudik Lebaran tetap aman dan efisien dari sisi energi. “Jangan sampai niat masyarakat untuk perjalanan mudik Lebaran 2026 justru dibayangi oleh ketidakpastian energi dan bahaya keselamatan akibat minimnya pengawasan,” katanya.
